PSI LPMP Provinsi Jambi

PROSES PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU

2011-05-20T14:58:00.007+07:00

Sertifikasi Guru telah dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga sekarang, jumlah guru yang disertifikasi-pun jumlahnya sudah banyak. untuk provinsi jambi berdasarkan data kelulusannya berjumlah 15.459 guru (termasuk rencana tahun 2011).

Jumlah yang sedemikian banyak itu harus terdata dengan baik artinya data individu nama dan unit kerjanya harus jelas agar ke depan dalam proses penilaian kinerja guru tersebut akan tepat.

Salah satu pengelolaan data Guru yang terbaik saat ini adalah data SIM NUPTK on line, namun pada beberapa guru masih perlu adanya pemahaman tentang proses rekrut melalui SIM NUPTK on line ini.

Beberapa hal yang perlu penulis ungkap sehubungan dengan proses penetapan ini, yaitu :
1. Data guru sebenarnya sudah ada dalam SIM NUPTK on line, proses sertifikasi pada tahun 2006 hingga 2010 belum menggunakan SIM NUPTK on line namun datanya sudah terekam dalam SIM NUPTK, sehingga akan terlihat guru yang sudah dan belum sertifikasi.
2. Pada proses rekrut peserta tahun 2011 dilakukan melalui sistem SIM NUPTK on line. Pertanyaanya, "siapa yang merangking peserta?" terus bagaimana bisa terjadi perangkingan tersebut?

Perlu diketahui, bahwa sebelum data ditetapkan sebagai calon peserta terlebih dahulu data SIM NUPTK dilakukan updatingnya oleh guru dengan cara menyampaikan perbaikan data di Diknas Pendidikan Kabupaten dan Kota masing-masing, oleh operator data tersebut diperbaiki hingga sampai pada tanggal yang ditetapkan batas akhirnya yaitu tanggal, 25 Maret 2011.

Setelah data selesai diperbaiki maka sistem akan otomatis merangking sendiri, nah dari situlah baru langsung dapat data calon peserta secara otomatis. Jadi dalam penetapan calon peserta bukan dilakukan secara manual.

PERKEMBANGAN DATA PTK PROVINSI JAMBI

2010-10-23T02:36:00.004+07:00

DATA GURU PROVINSI JAMBI DAN PERKEMBANGAN KUALIFIKASI PENDIDIKANNYA

2010-10-22T09:42:00.012+07:00

Sejak tahun 2006 hingga tahun 2010, data Guru cukup banyak perkembangannya, misalnya jumlahnya dan kualifikasi pendidikannya. Hal yang menarik yang perlu kita tinjau adalah apakah ada perkembangan kualifikasi bagi guru tersebut, artinya sejak tahun 2006 apakah jumlah yang berkualifikasi minimal S1 semakin bertambah hingga tahun 2010 ini atau sebaliknya.

Berikut ini dapat kami sajikan data guru di provinsi Jambi berdasarkan perkembangan kualifikasi pendidikan sejak tahun 2006 hingga 2010.

Perlu diketahui bahwa data yang disajikan tersebut merupakan hasil verifikasi data SIM NUPTK per Agustus 2010, jika dilihat dan dibandingkan dengan sebelumnya, data tersebut mengalami perbedaan. Verifikasi data SIMNUPTK tersebut dilakukan karena data sebelumnya dengan jumlah 52.742 masih terdapat data yang double counting, sedangkan kondisi terakhir per Agustus 2010 setelah dilakukan verifikasi menjadi 51.814.

PERKEMBANGAN DATA PTK OLEH LPMP PROVINSI JAMBI PER 2006 - 2010

2010-04-02T10:51:00.010+07:00

Data PTK telah dilakukan proses pendataannya oleh LPMP Provinsi Jambi sejak tahun 2005, dan pada tahun 2006 sudah mulai terlihat perkembangannya. Pada waktu itu masih menggunakan SIM PTK.

Pada akhir 2007 telah dikembangkan sistem pendataan PTK dengan menggunakan SIM NUPTK yang ternyata lebih baik hasilnya yaitu memiliki kemampuan untuk membaca data "double counting". Dari tahun 2006 hingga 2010 telah terlihat perkembangan hasil pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana tabel dan gambaran pada grafik berikut ini.

Pada tahun 2010 ini hasil yang telah terdata sudah cukup baik, dan hal ini perlu dilakukan terus-menerus validasi data-nya, termasuk juga entry data PTK baru yang belum masuk dalam pendataan PTK ini.

Hal ini tentunya terlebih dahulu harus mendapat pengesahan serta proses entry dilakukan oleh tenaga pengolah data di Diknas/Depag Kabupaten dan kota guna menjaga validitas data.

Dari grafik tersebut menunjukan pada awalnya pelaksanaan pendataan belum menggarap PTK PNF dan Pengawas, namun secara bertahap proses pendataan dilakukan hingga pendataan PTK Non Formal dengan hasil yaitu progres pendataan PTK Non Formal cukup cepat mengalami peningkatan di awal tahun 2010 ini.

Semoga dapat menjadi lebih baik lagi di tahun mendatang, serta dapat menjadi berkembang pada pendataan lainnya yang berkaitan dengan kependidikan.

Pada tulisan sebelumnya para Pembaca khususnya PTK dapat melihat tampilan data individu PTK yang telah memperoleh Nomor NUPTK (23 Maret 2010).

INFORMASI NOMOR NUPTK YANG TELAH TERBIT

2010-03-23T09:52:00.012+07:00

Pembaca yang budiman, khususnya para Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Jambi, kali saya ingin mencoba menghadirkan data Individu PTK Provinsi Jambi yang telah memiliki NUPTK berdasarkan hasil generate sejak awal hingga per-Februari 2010.

Data tersebut terdiri dari Guru, Tendik Formal, Pengawas Sekolah, dan PTK PNF.

Semoga dengan informasi ini dapat memudahkan PTK di Provinsi Jambi untuk mengetahui Nomor NUPTK-nya masing-masing, serta bagi yang belum memiliki NUPTK mohon bersabar dan tetap terus memperbaiki data melalui validasi data pada tenaga pengolah data di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Departemen Pendidikan Agama Kabupaten/Kota.

Data ini disajikan secara bertahap perkabupaten.

WORKSHOP PEMAHAMAN KONSEP SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

2009-12-21T21:06:00.018+07:00

LPMP Provinsi Jambi pada tanggal, 21 s.d 23 Desember 2009 ini mengadakan Workshop Peningkatan Pemahaman Konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan bagi unsur pimpinan di Dinas Pendidikan, unsur pengawas, unsur kelompok kerja kepala sekolah, unsur guru, di lima kabupaten/kota dalam provinsi Jambi, serta unsur LPMP Provinsi Jambi, dan pada tanggal, 26 Desember 2009 dan dilanjutkan untuk 6 kabupaten lainnya di provinsi Jambi tanggal, 23 s.d 29 Desember 2009.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Cluster Coordinator (CC) mewakili Direktur Pembinaan Diklat Ditjen PMPTK. Sebagai narasumber adalah Cluster Coordinator Dr. Nurhasan Syah, M.Pd., dan Kepala LPMP Provinsi Jambi Drs. Nuryanto, M.Pd., serta Unsur Struktural dan Widyaiswara LPMP Provinsi Jambi yang telah mengikuti orientasi di tingkat pusat.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan workshop adalah meningkatnya wawasan dan kompetensi staekholder di kabupaten/kota, bagi staf dan kelompok fungsional dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan yang diwujudkan dengan tersusunnya dan terlaksananya serta terimplementasikannya program penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di provinsi Jambi.

Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut adalah ; Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (mengacu kepada Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009); Manajemen Perubahan; Kemitraan; Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), Quality Improvement (QI), dan Capacity Building (CB); Standar, Komponen, dan Indikator Penjaminan Mutu Pendidikan; dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Monitoring Supervisi Pemerintah Daerah (MSPD).

Dari beberapa materi tersebut, ada beberapa hal yang dapat dipetik sebagai upaya untuk menambah wawasan tentang penjaminan mutu pendidikan, sebagaimana penjelasan-penjelasan berikutnya. Latar belakang perlu adanya peningkatan pemahaman tentang penjaminan mutu pendidikan, adalah sebagai berikut :

Mutu pendidikan sebagai prioritas kebutuhan pembangunan sektor pendidikan.

Mutu pendidikan yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.

Peningkatan mutu merupakan urusan semua orang.

Mengingat bahwa Pendidikan Nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat, maka mutu pendidikan juga menjadi tanggungjawab ketiga komponen tersebut.

Kebijakan pendidikan berkembang, yaitu : Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan serta Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan dan perundang-undangan.

Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 telah memberikan penjelasan sehingga perlu disampaikan kepada para peserta guna membangun persepsi yang sama yang berkaitan dengan mutu dan penjaminan mutu, yaitu :

Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.
Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.

Penjaminan Mutu Pendidikan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan akhir dan tujuan antara. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.

Tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP, yaitu :

Terbangunnya budaya mutu pendidikan.
Memperjelas tugas dan tanggungjawab setiap individu maupun lembaga pemangku kepentingan pendidikan.
Terbangun dan ditetapkannya acuan secara Nasional.
Terpetakannya secara Nasional mutu pendidikan.
Tebangunnya Sistem Informasi Mutu pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berdasarkan permendiknas tersebut, maka yang terkait dengan proses penjaminan mutu pendidikan, adalah :

Satuan Pendidikan
Penyelenggara satuan atau program pendidikan
Pemerintah daerah
Pemerintah, dan
Masyarakat

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Depdiknas yang berkedudukan di provinsi dan bertugas membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan (PP 19 tahun 2005).

Sementara di dalam Permendiknas Nomor : 07 tahun 2007 ruang lingkup tugas LPMP meliputi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK dan RA atau bentuk lain sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka LPMP menyelenggarakan fungsi :

pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain sederajat.
pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain sederajat.
supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain sederajat dalam upaya mencapai Standar Mutu Pendidikan Nasional.
fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan.
pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut LPMP harus mengembangkan pola kemitraan terutama kepada Pemerintah Daerah setempat dalam hal upaya penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan agar penjaminan mutu pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik, karena pada dasarnya proses upaya penjaminan mutu pendidikan tersebut justru adalah berada di tingkat satuan pendidikan bagaimana upaya untuk memaksimalkan proses tersebut maka sangat berpengaruh sekali adanya peran kepala sekolah dan pengawas pendidikan.

Sementara peran LPMP khususnya provinsi Jambi adalah dengan mengembangkan pola kemitraan melakukan upaya sebagaimana fungsi tersebut diatas, misalnya :

Melakukan pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Formal dan Non Formal provinsi Jambi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota dan BPLS Provinsi Jambi yang berguna sebagai bahan pemetaan mutu untuk mengetahui kondisi riil PTK di provinsi Jambi terutama kompetensi dan kualifikasinya, sehingga berdasarkan data tersebut akan menjadi acuan program dan kebijakan berkenaan dengan urusan pendidikan.

Mengembangkan sistem informasi pendidikan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota termasuk BPLS Provinsi Jambi dalam hal ini PTK yang berguna sebagai acuan pengembangan program peningkatan mutu dan kesejahteraan PTK termasuk redistribusi pendidik (Guru) bagi unsur pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan.

Melakukan supervisi satuan pendidikan bekerjasama dengan pengawas di tingkat Kabupaten dan Kota dalam upaya pemetaan terhadap penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan bersama pengawas pendidikan di Kabupaten dan Kota.

Melakukan bimbingan teknis terhadap pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan di Satuan Pendidikan bekerjasama dengan Pengawas pendidikan di Kabupaten dan Kota.

Melakukan berbagai macam fasilitasi peningkatan mutu PTK di Provinsi Jambi yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota termasuk dengan LPTK dan Politeknik Jambi, misalnya : diklat peningkatan kompetensi guru, bimbingan penulisan karya tulis ilmiah, diklat kemampuan ICT, dan sebagainya.

Mengembangkan pola peningkatan kompetensi PTK melalui basis KKG/MGMP di tingkat kecamatan, kabupaten dan kota.

Melakukan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non-Formal.

Sebelumnya kita telah mengenal yang namanya QC, QA, QI, dan CB lantas apa peran masing-masing lembaga dan institusi pendidikan di daerah sehubungan dengan QC, QA, QI, dan CB., untuk perlu kita melihat uraian dari fungsi QC, QA, QI, dan CB.

DATA PTK-PNF PROVINSI JAMBI

2009-10-27T09:17:00.000+07:00

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF) adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang membantu proses pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

PTK-PNF di Provinsi Jambi telah tersebar di 11 Kabupaten/Kota dengan beberapa kelompok tugas, sebagai berikut :

Penilik
Pendidik PAUD
Pamong Belajar
Pengelola PKBM
Tutor Paket A, B, atau C
TLD (Tenaga Lapangan Dikmas)
Instruktur Kursus

Jumlah PTK-PNF sampai saat ini secara pasti sulit untuk diperoleh, hal ini disebabkan antara lain :

PTK-PNF yang pada umumnya bukan PNS dengan relatif tidak stabil kepegawaiannya, memungkinkan setelah terdata kemudian berhenti atau tidak aktif pada periode tertentu.
PTK-PNF pada umumnya juga berstatus sebagai Pendidik atau sebagai Tendik Formal maupun pengawas sehingga mereka bertugas rangkap, namun setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata PTK-PNF tersebut ada juga yang sudah terdata hanya saja pada pendataan PTK Formal mereka ada yang tidak mengisi sebagai PTK-PNF.

Jika dilihat dari data yang ada sesungguhnya LPMP Provinsi Jambi telah melakukan pendataan PTK-PNF melalui SIM NUPTK namun belum optimal, nah diharapkan diakhir tahun 2009 ini akan dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini telah mulai dilakukan kembali pengerjaannya melalui koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk hal tersebut.

Sebagai data awal yang sudah dilakukan oleh LPMP Provinsi Jambi hingga kini telah terpetakan data PTK PNF berjumlah 434 orang, sebagaimana tabel berikut :

Dari data terlihat ada beberapa kabupaten yang datanya belum terentri, namun hal ini akan segera dilakukan secara bersama seluruh kabupaten, dengan catatan data tersebut telah terkumpul di kabupaten atau BPPLS hal ini untuk memudahkan proses pendataannya.

Semoga dengan pelaksanaan pendataan PTK-PNF ini akan dapat membantu penyelesaian data PTK-PNF serta dapat memberikan sumbangan informasi bagi pembuat kebijakan terutama yang berkaitan dengan PNF.

==== Usul saran serta koreksi dari pembaca sangat kami harapkan ====

Terima kasih.

DATA PENGAWAS SEKOLAH PROVINSI JAMBI

2009-10-24T10:04:00.000+07:00

LPMP Provinsi Jambi, sesuai dengan Permendiknas nomor 7 tahun 2007 salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan” pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat".

Dalam upaya merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, LPMP Provinsi Jambi melakukan pendataan sekolah, dan pendataan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yaitu : Guru/Pendidik, Pengawas Sekolah, Tendik Formal, dan PTK-PNF dengan menggunakan SIM NUPTK.

Hasil akhir pendataan yang dilakukan sampai dengan bulan Desember 2008 khususnya data Pengawas Sekolah sudah terentri 96% dari jumlah Pengawas Sekolah yang ada (602 orang) namun hal ini akan tetap menjadi tugas LPMP Provinsi Jambi yang akan tetap terus diselesaikan hingga akhir 2009 dengan tujuan untuk mencapai 100% serta menjamin validitas data berkelanjutan. Tentunya tergantung kepada masuknya instrumen NUPTK dari pengawas yang ada serta melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Para Pengawas Sekolah yang telah terdata dengan jumlah sementara 573 tersebar di 11 (sebelas) kabupaten/kota dan tugas mereka adalah melakukan pembinaan pada jenjang pendidikan sesuai dengan SK tugas kepengawasannya masing-masing.

Hasil pendataan per Oktober 2008 data Pengawas Sekolah berjumlah 573 orang, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Sementara hasil pendataan sampai dengan akhir September 2009 telah terdata 602 orang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Dari kedua tabel data yang telah dipaparkan jelas terlihat terjadi progres penyelesaian data NUPTK khususnya pengawas, namun pertanyaannya apakah data per tahun 2009 tersebut sudah tuntas betul artinya seluruh pengawas sudah terdata semua ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kami memerlukan masukan dari pembaca terutama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memberikan masukan apakah data tersebut baik secara jumlah maupun komposisinya sudah betul-betul valid sesuai dengan yang sesungguhnya.

JUMLAH GURU DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN PENDIDIKAN

2009-09-17T11:20:00.000+07:00

Hasil pengolahan data SIM-NUPTK Provinsi Jambi tahun 2008 menunjukan jumlah guru yang ada di Povinsi Jambi yang bertugas di sekolah negeri dan swasta berjumlah 46.865 orang. Jumlah guru tersebut tersebar di sekolah (TK, SD, SLB, SMP, SMA/SMK) di sebelas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Persebaran data guru tersebut dapat dilihat berdasarkan data per Kabupaten sesuai tabel berikut.

Dari tabel terlihat bahwa jumlah guru di Provinsi Jambi berjumlah 46.865 orang, jumlah terbanyak berada di Kota Jambi yaitu 7.810 orang (16,67%) jika dibandingkan dengan jumlah guru di Kabupaten/Kota lain memang jumlah guru di Kota Jambi kenyataannya lebih banyak, banyaknya jumlah guru di Kota Jambi, jika tidak dibarengi dengan dengan kesesuaian jumlah rombel, jumlah sekolah, maupun jumlah siswa maka hal tersebut sudah jelas menunjukan terjadinya konsentrasi guru yang sangat besar di Kota Jambi.

Terlepas dari pembahasan besarnya konsentrasi guru di Kota Jambi, marilah kita mencoba pada pembahasan ini yaitu tentang jumlah guru di Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikannya, karena kualifikasi pendidikan sangat penting bagi seorang guru apalagi jika hal itu telah menjadi syarat utama sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen.

Perhatikan tabel berikut.

Berdasarkan tabel, tingkat pendidikan para guru ternyata masih bervariasi ada yang belum S1 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, tingkat pendidikan tersebut mulai dari tingkat SLTA/SPG (sederajat) sampai S3.

Jika dilihat dari jumlah dan prosentase, guru yang belum berpendidikan S1 di Propinsi Jambi, terutama yang berpendidikan D2 dan SLTA jumlahnya sangat besar, guru yang perpendidikan SLTA berjumlah 10.887 orang (23,23%) dan guru yang berpendidikan D2 berjumlah 16.675 orang (35,58%).

Jumlah guru yang berpendidikan SLTA terbanyak di kabupaten Merangin (2.270 orang). Demikian juga untuk guru yang berpendidikan D2, jumlah terbesar berada pada kabupaten Merangin (2.149 orang).

Data Tabel tersebut juga dapat dimodifikasi menjadi lebih informatif berdasarkan tingkat pendidikan telah dan belum S1 sehingga lebih terlihat jumlah guru yang belum dan sudah berkualifikasi pendidikan S1 per kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Tabel tersebut menunjukan jumlah guru menurut kelompok tingkat pendidikan yang belum dan sudah S1, bila dibandingkan antara guru yang sudah berkualifikasi S1 dengan yang belum berkualifikasi S1 jumlahnya tidak seimbang dari data menunjukan bahwa perbedaannya cukup besar yaitu jumlah guru yang belum berkualifikasi S1 berjumlah dua kali lipat dari yang sudah berkualifikasi S1.

Guru yang belum S1 berjumlah 30.416 orang menunjukan besaran hampir dua kali lipat dari jumlah guru yang berpendidikan S1 ke atas yaitu 16.449 orang. Pada tingkat propinsi terdapat 64,90 % guru yang belum berkualifikasi S1 dan hanya 35,10 % guru yang telah berkualifikasi S1. Jika dilihat data pada tingkat kabupaten, jumlah guru terbanyak yang belum berkualifikasi S1 berada di Kabupaten Merangin 4.764 orang, Kota Jambi 3.606 orang, dan Kabupaten Kerinci 3.242 orang.

Jika dilihat berdasarkan prosentase jumlah guru yang ada di tiap kabupaten/kota, jumlah guru yang belum berkualifikasi S1 justru di Kota Jambi adalah yang terkecil yaitu 46,17% diikuti dengan Kota Sungai Penuh 57,27%. Berarti hanya di Kota Jambi guru yang berkualifikasi S1 jumlahnya paling besar dan lebih besar dari jumlah guru yang belum berkualifikasi S1. Prosentase guru yang berkualifikasi S1 ke atas besarnya 53,83%, sedangkan kabupaten lainnya masih di bawah 50%.

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru harus berkualifikasi pendidikan S1, untuk mencapai tujuan tersebut maka program peningkatan kualifikasi guru harus tercapai. Untuk itu pelaksanaan program kualifikasi guru harus terencana dengan baik, berapa besaran pertahunnya untuk pelaksanaan program kualifikasi guru, hal itu tergantung pada ketersediaan data guru yang belum berkualifikasi S1, dimana dari jumlah guru sebesar 46.865 orang ternyata yang belum S1 berjumlah 30.416 orang berarti untuk pertahunnya penyelesaian program kualifikasi S1 hingga tahun 2015 lebih kurang 5.000 orang (perkiraan kasar belum termasuk yang sedang menempuh pendidikan sejak tahun 2008).

Untuk memprediksikan arah bidang S1 yang akan diikuti oleh para maka perlu disajikan data guru-guru yang belum dan telah S1 berdasarkan tingkat satuan pendidikan, dengan harapan data tersebut bermanfaat untuk memungkinkan ketercapaian program peningkatan kualifikasi guru.

Berikut satu persatu dapat dilihat tabel berikut berdasarkan masing-masing tingkat sekolah TK, SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Jambi menurut uraian data per kabupaten/kota.

Berdasarkan beberapa tabel-tabel tingkat pendidikan guru per tingkat sekolah tersebut terlihat bahwa persebaran yang tidak merata bagi Guru yang berpendidikan S1 di masing-masing kabupaten di provinsi Jambi maupun berdasarkan tingkat pendidikan, artinya dari sisi kualifikasi pendidikan menunjukan bahwa Guru yang mengajar dengan latar belakang pendidikan minimal S1 sesuai yang dipersyaratkan Undang-Undang Guru dan Dosen antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya di provinsi Jambi maupun antara tingkat pendidikan TK, SD, SMP, SLB, dan SMA/SMK tidak merata.

Kecenderungan pendidikan guru yang berkualifikasi S1 ke atas lebih besar pada tingkat sekolah SMP, SMA, dan SMK. Sebaliknya guru yang belum berkualifikasi S1 jumlahnya sangat besar pada tingkat sekolah TK dan SD sementara pada tingkat sekolah SLB jumlahnya hampir berimbang.

Besarnya jumlah guru pada tingkat sekolah TK dan SD yang belum berkualifikasi pendidikan S1 dapat menjadi rujukan dalam upaya peningkatan kualifikasi guru ke S1 khususnya di TK dan SD, dan akan semakin lebih jelas bahwa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Jurusan Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak di Perguruan Tinggi akan menjadi pilihan alternatif terbesar untuk diikuti oleh para guru yang akan melanjutkan pendidikan ke S1.

Disamping itu pula ketidakmerataan kualifikasi pendidikan tersebut akan mempengaruhi percepatan proses kualifikasi guru artinya bagi kabupaten yang jumlah guru belum S1 semakin besar maka semakin besar pula alokasi dalam pelaksanaan program S1, begitu juga bagi tingkat sekolah yang guru-gurunya belum S1 maka semakin besar pula pengalokasian untuk mengikuti program S1.

Secara keseluruhan gambaran data pendidikan guru akan dapat menjadi rujukan bagi kabupaten/kota dalam pelaksanaan program peningkatan kualifikasi guru.

Beberapa data tersebut diatas juga menunjukan bahwa proses rekrutmen Guru PNS sebelumnya di provinsi Jambi jelas belum memberikan persyaratan pendidikan S1/D4 karena proses rekrutmen tersebut dilakukan ada yang sebelum tahun 2005. berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 untuk proses rekrutmen Guru selanjutnya harus sudah berdasarkan kepada UU No. 14 Tahun 2005, kalau tidak nantinya akan menambah tugas pemerintah melalui program peningkatan kualifikasi guru ke S1.

Dari tabel tersebut nampak sekali bahwa jumlah guru SD sangat besar sekali berpendidikan D2, sedangkan guru SMP dan SMA serta SMK sangat dominan berpendidikan S1. Hal ini adalah dipengaruhi pada saat rekrut guru sebelumnya dimana pada perekrutan guru SD cukup berpendidikan D2 dan hal itu juga dipengaruhi oleh adanya program PGSD dimana guru tamatan SPG banyak sekali yang mengikuti program PGSD tersebut.

Sementara masih terlihat adanya guru yang berpendidikan SMA, hal ini merupakan pertanyaan barangkali mereka kurang melengkapi instrumen sebagaimana mestinya sehingga dalam proses entri data mengalami kekurangan data lengkap, dan hal tersebut tentunya akan terus dilakukan updating data. Namun demikian juga bagi sekolah-sekolah swasta terutama TK, SD, SMP, masih memungkin mereka merekrut tamatan SMA sederajat (misal : SPG, SGO, MA, dsb).

Dari jumlah Guru yang belum S1 tersebut jika diuraikan berdasarkan usia, dapat dilihat pada data berikut ini :

Berdasarkan data tersebut, dari jumlah guru yang belum berkualifikasi pendidikan S1 sebesar 30.416 orang pada umumnya guru yang belum berkualifikasi pendidikan S1 berada pada usia 31 – 40 tahun dengan jumlahnya cukup besar yaitu 8.823 (29,01%) orang dan usia 41 – 50 tahun berjumlah 8.815 (28,98 %) orang. Sementara pada usia yang mendekati usia pensiun berjumlah 2.196 orang (7,22%).

Berdasarkan uraian tersebut 7,22% dari jumlah guru yang belum S1 akan memasuki usia pensiun sementara sisanya berjumlah 92,88% guru berada pada usia yang masih jauh dari usia pensiun dan belum berpendidikan S1 yang berjumlah 28.220 orang. Artinya kepada mereka yang berjumlah 28.220 orang tersebut diharapkan/diharuskan menempuh pendidikan minimal S1 akan sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen dimana kualifikasi minimal guru adalah berpendidikan S1. jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sudah tentu mereka tidak dapat menjadi guru karena tidak memenuhi salah satu persyaratan utama dari Undang-Undang Guru dan Dosen sebagaimana dimaksud.

Sedangkan sisanya 7,22% (2.196 orang) walaupun akan memasuki usia pensiun namun mereka disarankan untuk memiliki kualifikasi pendidikan S1, tentang percepatan mereka untuk menempuh pendidikan S1 yang kedepan akan diupayakan oleh Pemerintah melalui program Pengakuan Hasil Belajar (Recognition Prior of Learning).

Dari data menunjukan bahwa jumlah guru yang berusia di atas 50 tahun yang berpendidikan belum S1 tersebut paling besar berada pada pendidikan SMA sederajat sehingga kalau akan menempuh pendidikan S1 menempuh waktu yang cukup panjang, sedangkan guru yang berpendidikan D2 dan D3 yang relatif menempuh pendidikan ke S1 cukup pendek berjumlah 903 orang pendidikan D2 dan 154 orang pendidikan D3 total berjumlah 1.057 orang (48,13%) hampir separuh dari jumlah 2.196 orang.

Hal ini berarti sejumlah 1.057 orang (48,13%) sangat memungkinkan untuk dipercepat menempuh pendidikan ke S1. hal ini dapat dilihat tabel berikut.

KESESUAIAN BIDANG STUDI SERTIFIKASI DENGAN BIDANG STUDI YANG DIAJARKAN?

2009-04-16T14:19:00.000+07:00

Program sertifikasi guru sudah berjalan sejak tahun 2006, dan juga sudah banyak guru yang memperoleh sertifikat pendidik. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khususnya mengenai kesesuaian bidang studi yang diajarkan di sekolah sampai dengan saat ini dengan sertifikat profesional yang diperolehnya.

Barangkali walaupun tidak banyak terjadi namun setidaknya pasti ada permasalahan yang terjadi di lapangan, perlu kita ambil contoh :

Seorang guru ketika akan mengikuti penilaian portofolio dengan mengajukan bahan untuk dinilai berada pada status guru Sekolah Dasar (Guru Kelas) sehingga secara otomatis mulai penilaian portofolio maupun PLPG dinyatakan lulus dan bersertifikat pendidik sebagai guru kelas. Namun selama dalam proses tersebut yang bersangkutan pindah tugas menjadi guru SMP atau SMA menjadi guru mata pelajaran.
Seorang guru matematika perpendidikan D3 Pendidikan Matematika yang telah mengajar di SMP selama 10 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan dan lulus S1 program studi Bahasa Indonesia dan tetap mengajar Matematika pada saat ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.
Seorang guru berlatarbelakang pendidikan S1 Agama Islam dan telah mengajar di SD sebagai guru kelas selama 14 tahun.

Dari ketiga contoh tersebut barangkali cukup mewakili contoh permasalahan lainnya yang berkaitan dengan penetapan bidang studi.

Untuk kasus nomor 2 dan 3 barangkali jawabannya adalah sama sedangkan untuk kasus 1 sangat berbeda. Hal ini perlu merujuk pada ketentuan dalam penetapan pilihan bidang studi sebagaimana petunjuk sertifikasi guru yang ada yaitu Pedoman Penetapan Peserta, yang dinyatakan :

Penetapan bidang studi merupakan hal yang terpenting bagi guru, karena pemberian tunjangan profesi didasarkan pada kesesuaian bidang studi pada sertifikat pendidikan dengan bidang studi yang diajarkan di sekolah.
Idealnya guru yang profesional adalah guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan sehingga bidang studi yang akan disertifikasi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan mata pelajaran yang diampunya. Pada kenyataannya, karena beberapa alasan, guru dalam jabatan ditugaskan oleh Kepala Sekolah mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Guru tersebut keikutsertaannya dalam sertifikasi guru dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya pada saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi guru.

Arti dari dua petunjuk tersebut sudah jelas bahwa Pertama, guru yang telah bersertifikat pendidik mengajar guru kelas di SD apabila pindah ke SMP/SMA menjadi guru mata pelajaran maka tunjangan profesinya tidak dapat dibayarkan, karena mengajar tidak sesuai dengan sertifikat pendidik yang telah diraihnya. Kedua, walaupun guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (mismatch) namun dalam penetapannya untuk mengikuti sertifikasi guru adalah mata pelajaran yang diajarkannya.

PENGEMBANGAN SISTEM VALIDASI DAN UPDATING DATA SIM NUPTK

2009-04-14T11:00:00.000+07:00

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta diikuti oleh beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional adalah merupakan wujud keinginan bangsa Indonesia serta komitmen Pemerintah untuk menciptakan pendidikan di tanah air yang lebih baik dan bermutu.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Depdiknas dalam hal ini Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) mengupayakan melalui program unggulannya salah satunya adalah program peningkatan mutu dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

Berbagai program peningkatan mutu dan kesejahteraan PTK misalnya : sertifikasi guru, kualifikasi guru, tunjangan bagi guru, pemerataan/penyebaran guru, dan sebagainya akan dapat berjalan dengan baik dan berkualitas apabila didukung oleh data yang akurat dan cepat. Data dimaksud adalah data PTK, data sekolah, data jumlah siswa, dan data rombongan belajar, dan sebagainya.

Keakuratan data tersebut tergantung pada :

Ketersediaan perangkat lunak pendukung, misalnya sistem informasi manajemen.
Kehandalan perangkat keras pengolah data.
Sistem pengelolaan data oleh institusi yang terkait dalam bentuk hubungan sinergis yang baik.
Ketersediaan data dari satuan pendidikan yang ada secara lengkap, benar, dan logis.

Untuk memenuhi kondisi tersebut, sampai saat ini perangkat yang cukup handal dan mampu untuk mengolah data PTK adalah SIM NUPTK yang telah dikembangkan oleh Setditjen PMPTK Depdiknas dengan sistem pengelolaan secara bersama dalam hubungan sinergis yang memberdayakan unsur dari tingkat sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di tiap provinsi.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kehandalan sistem tersebut, dewasa ini telah berkembang sistem informasi yang berbentuk on-line, tidak terkecuali dengan data informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan itu sendiri yang telah termuat dalam SIMNUPTK pun akan lebih dikembangkan menjadi SIM NUPTK on-line.

SIM NUPTK on-line merupakan kebijakan Ditjen PMPTK sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK) Ditjen PMPTK Depdiknas dengan tahapan sasaran, sebagai berikut :

2006 – 2009 : Sistem Informasi Manajemen PTK terintegrasi : Direktorat, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten.
2010 – 2014 : Sistem Informasi Manajemen PTK teritegrasi fase 1 : +75% MGMP + 50% KKG + 50% Sekolah.
2014 – 2019 : Sistem Informasi Manajemen PTK terintegrasi penuh secara nasional dengan link internasional.
2019 – 2024 : Sistem Informasi Manajemen PTK menjadi Bencmark Internasional.

Menyikapi program 2006 – 2009, Sistem Informasi Manajemen PTK terintegrasi Direktorat, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, maka utamanya dalam melakukan entry data, verifikasi, dan validasi adalah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan hal ini akan menjadi lebih baik dimana Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berada langsung sebagai pembina unit-unit sekolah di tingkat kabupaten/kota.

Dampak sistem NUPTK on-line tersebut sudah tentu akan menyebabkan tingkat validitas dan update data akan semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan untuk masa yang akan datang dan pihak-pihak yang membutuhkan data sebagai perencanaan program yang berkaitan dengan pendidikan khususnya ketenagaan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) akan semakin mudah memperolehnya secara langsung.

Pendataan yang dilakukan pada dasarnya mempunyai tujuan utama sebagai bahan pengambilan kebijakan yang merupakan muara dari berbagai macam tujuan pendataan itu sendiri, yaitu :

untuk memperoleh data yang valid dan reliabel
untuk memenuhi informasi secara lead time
untuk memenuhi informasi yang lengkap baik secara kualitas maupun kuantitas
untuk memenuhi informasi sesuai dengan kebutuhan
untuk bahan pemetaan
untuk memberikan arah kebijakan
untuk rekomendasi

Ketika akan menjadi suatu data dengan hasil yang sangat baik tentu data tersebut harus selalu divalidasi dan diupdate (pemeliharaan data), hal ini bertujuan untuk menjadikan data sebagai referensi yang sangat baik dalam melakukan perencanaan artinya dengan data yang valid akan memperkecil kesalahan dalam perencanaan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berbagai sosialisasi telah disampaikan oleh Ditjen PMPTK baik secara regional maupun nasional dengan sasaran tenaga pengolah data kabupaten/kota, namun perkembangan selanjutnya baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi perlu adanya hubungan kerjasama yang lebih baik dalam mengelola data tersebut.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi sebagai lembaga yang melakukan pengolahan dan pengembangan sistem informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dalam hal ini turut bersama-sama membangun sistem pendataan SIM NUPTK bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga untuk memelihara proses dan sistem informasi tersebut perlu dilakukan koordinasi.

Sampai sejauh ini kondisi data NUPTK masih ditemui adanya data belum rasional, belum lengkap, dan belum valid dalam memenuhi kriteria untuk mendapatkan Nomor (NUPTK) misalnya; Tempat tugas satmingkal, Tanggal lahir, Pendidikan SD dan Tahun tamatnya, nama ibu kandung, dan alamat.

Disamping itu juga untuk memenuhi analisis data masih banyak field data yang belum terisi lengkap sehingga masih ditemuinya data null, misalnya ; pangkat/golongan (bagi PNS), riwayat diklat, pendidikan tertinggi, tmt PNS, tmt PTK, tmt disekolah ini, mata pelajaran yang diajarkan, jurusan pendidikan, jumlah jam mengajar, dsb. Hal ini harus diperbaiki secara berkelanjutan. Hal inilah yang nantinya menjadi tugas bersama masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan LPMP.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam hal ini dapat melakukan perbaikan data tersebut sebagaimana yang telah diberikan admin dari TIM NUPTK on-line Ditjen PMPTK sehingga dapat melakukan akses data secara baik, kemudian data yang telah divalidasi/verifikasi disampaikan kepada LPMP Provinsi Jambi seterusnya di sampaikan kepada Setditjen PMPTK untuk diberikan Nomor (NUPTK).

Untuk memenuhi kondisi dimana:

Pemeliharaan data yang semakin baik (update, validasi, dan verifikasi)
Meningkatnya sinergitas peran LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan
Adanya pemahaman dan penggunaan SIMNUPTK serta upaya penyelesaian NUPTK secara bersama.
Publikasi data yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh unsur pendidikan.

maka LPMP Provinsi Jambi tahun 2009 telah memprogramkan kegiatan :

Workshop pendataan NUPTK
Pengolahan data SIM NUPTK bagi Tenaga Pengolah Data Kabupaten/Kota
Workshop penyusunan Analisis, Penyajian, dan Publikasi data PTK

Diharapkan dengan adanya program tersebut data PTK Provinsi Jambi yang selanjutnya diolah dan divalidasi secara bersama tersebut akan semakin baik dan lebih valid.

PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2009

2009-03-13T14:35:00.000+07:00

Sejak dilaksanakannya sertifikasi guru dari tahun 2006 sampai saat ini hingga memasuki tahun 2009, LPMP baru berperan pada tahun 2008 yaitu dalam proses rekrutmen calon peserta, dalam arti sebagai pemberi data bagi calon peserta yang selanjutnya divalidasi dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sebagai agen informasi pelaksanaan sosiali sertifikasi guru.

Dalam proses rekrutmen calon peserta sertifikasi guru, bagi LPMP tidaklah menjadi yang sulit karena LPMP dapat menggunakan sumber ada yang ada yang sudah cukup akurat yaitu data yang telah ada dalam SIM NUPTK karena SIM NUPTK yang ada di LPMP disamping dapat mengeluarkan print out dalam bentuk laporan jumlah juga mampu mengeluarkan print out data individu guru sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

SIM NUPTK merupakan program pendataan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal PMPTK bersama LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota cukup memiliki nilai strategis khususnya dalam pelaksanaan program Direktorat Jenderal PMPTK salah satunya adalah untuk peningkatan mutu dan kesejahteraan PTK, termasuk adalah program sertifikasi guru.

Dalam perannya sebagai pengelola data, LPMP Provinsi Jambi berkoordinasi dengan LPTK Universitas Jambi untuk mendapatkan data hasil penilaian peserta sertifikasi guru, hal ini dilakukan guna penetapan sertifikasi guru tahun berikutnya. Artinya bagi guru yang telah lulus sertifikasi sejak tahun 2006 sampai 2008 ini pada SIM NUPTK dientrikan keterangan telah lulus sertifikasi, sehingga nantinya akan mempermudah dalam proses rekrut calon sertifikasi berikutnya dan bagi mereka yang telah dan belum mengikuti sertifikasi guru akan terpisah secara otomatis sehingga proses menjadi lebih cepat dan tidak terjadi pengulangan kembali.

Mungkin kita mengalami kesulitan kalau pada SIM NUPTK tidak dientrikan/divalidasi data tersebut, hal ini akan dialami ketika menentukan calon peserta berikutnya yaitu ketika data individu diprint out maka seluruh data yang ada tanpa terpisah yang sudah atau belum sertifikasi akan tercetak sehingga masih diperlukan lagi pekerjaan untuk memilah nama-nama guru yang sudah atau mengikuti sertifikasi guru dan untuk memperoleh nama tersebut harus melihat data nama yang sudah mengikuti sertifikasi/mengikuti portofolio dari LPTK setempat.

Untuk menyikapi hal tersebut, langkah koordinasi antara LPMP dengan LPTK maupun Diknas harus tetap berjalan dengan baik dan harus merupakan suatu system dalam pengelolaan sertifikasi guru di tingkat provinsi.

Dalam perannya sebagai agen informasi, khususnya LPMP melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru sebagaimana yang telah dilakukan oleh LPMP Provinsi Jambi dengan mendatangkan narasumber pusat dari Direktorat Profesi Pendidik Direktorat Jenderal PMPTK tanggal, 21 Februari 2009 yang pesertanya terdiri dari unsur pejabat dan pengelola sertifikasi guru di kabupaten/kota masing-masing, dengan harapan nantinya para peserta dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan sertifikasi guru di kabupaten/kota masing-masing.

Pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2009 mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 yang pada intinya tentang pelaksanaan sertifikasi bagi guru, dapat dilihat beberapa hal yang menjadi perhatian bersama dalam menyikapi beberapa pendapat para insan pendidikan yaitu sebagai berikut :

Pasal 4, Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV
Pasal 11, Sertifikat Pendidik berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12 ayat 1 Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
Pasal 12 ayat 2, Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 12 ayat 3, Uji kompetensi pendidik dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
Pasal 53 ayat 5, Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik dan/atau Sertifikat Pendidik dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima.
Ketentuan Peralihan Pasal 65 ayat point b, Guru dalam jabatan diberi sertifikat pendidik secara langsung apabila : 1) sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau 2) sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
Ketentuan Peralihan Pasal 66, Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah : a) mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai guru; atau b) mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
Pasal 67, Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

Dari beberapa kutipan Peraturan Pemerintah tersebut kita sudah memiliki informasi yang jelas tentang pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2009, namun dalam pelaksanaannya terutama tentang proses rekrutmen peserta kita belum memiliki petunjuk teknis. Dan petunjuk teknis tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh Tim Konsorsium Sertifikasi di Pusat.

Setidaknya dengan adanya beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tersebut sudah memberikan petunjuk yang jelas yang selama ini para Guru dan Pengawas sering bertanya terutama ke LPMP.

Penulis hanya menggarisbawahi pada pertanyaan tentang guru yang belum S-1 dan guru yang berstatus pengawas yang ternyata memang sering ditanyakan oleh guru apalagi ketika mereka ke LPMP khususnya provinsi Jambi.

Namun ada hal yang perlu kita simak sejenak tentang ada seorang guru yang bertanya : "pak saya sedang menempuh jenjang pendidikan S-1 apakah proses kuliah saya diteruskan atau tidak, karena tanpa kualifikasi pendidikan S-1 saya sudah dapat mengikuti sertifikasi". ...... Nah mari kita jawab menurut versi kita masing-masing. Apa jawabnya ?

Secara pribadi kita memiliki tujuan dalam menempuh pendidikan juga bermacam-macam bukan, namun sebagai pribadi yang profesional yang memang betul-betul ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sudah pasti jawabnya tetap terus sampai selesai.

Kualifikasi pendidikan bagi seseorang sangat mempengaruhi pola pikir, cara bertindak, bersikap, menyelesaikan suatu pekerjaan, dsb., apalagi bangsa kita sedang berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualifikasi pendidikan terutama Guru bahkan Pemerintah telah banyak memberikan berbagai macam beasiswa dan bantuan pendidikan tentu hal ini perlu disambut baik oleh kita semua.

Bagi guru yang telah lulus sertifikasi atau yang telah menjadi Pengawas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tersebut sudah semakin jelas dan tidak perlu ragu-ragu lagi ketika telah menjadi pengawas tetap masih diikutkan dalam proses sertifikasi Guru, karena pada dasarnya Pengawas juga adalah seorang guru yang diberi tugas sebagai pengawas satuan pendidikan. Nah tinggal bagaimana petunjuk teknisnya serta bagai aturan-aturan penjelasannya yang lebih lengkap. Mari kita bersabar menunggu dan tetap terus beraktifitas dengan baik guna meningkatkan mutu pendidikan di tanah air.

VALIDASI DATA NUPTK LPMP PROVINSI JAMBI PER-DESEMBER 2008

2008-12-01T07:12:00.001+07:00

Data yang update sangat penting dalam menentukan keberhasilan program, artinya dengan data yang benar-benar terkini, valid, dan selalu update dapat memperkecil tingkat kesalahan baik dalam menentukan program/rencana maupun dampak dari pelaksanaan program ke depan.

Data harus selalu update karena kecenderungan data adalah bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan yang meliputi kondisi fisik, jumlah, maupun pergeseran tempat. Apapun data tersebut misalnya; data jumlah penduduk, data jumlah buku, data jumlah tabungan, data barang dan perlengkapan sekalipun, apalagi namanya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang meliputi guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pegawai tata usaha sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, pengawas sekolah dan data sekolah beserta sarana dan prasarananya.

Untuk tujuan tersebut maka Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi sebagai pengembang dan pengelola data PTK secara teratur melakukan updating data, pada bulan Desember ini sudah yang ke tiga kalinya, walaupun secara rutin telah melakukan validasi data secara teratur. Data yang dikelola oleh LPMP Provinsi Jambi adalah data PTK melalui SIM NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh LPMP dalam melakukan validasi data, adalah :

Pencetakan (print out) data individu guru yang telah terentri di LPMP Provinsi Jambi per November 2008.
Distribusi data print out individu guru ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.
Petugas LPMP mengiringi pendistribusian data print out ke Kabupaten/Kota dan memberikan penjelasan tentang pendistribusiannya ke sekolah-sekolah.
Informasi kepada petugas Kabupaten/Kota agar disampaikan kepada sekolah (Kepala Sekolah atau Guru/PTK di sekolah) agar melakukan check data hasil print out untuk melakukan perbaikan dan tidak perlu mengisi ulang form NUPTK.
Informasi diteruskan kepada kepala sekolah agar data yang telah di validasi di tandatangani sebagai tanda validasi.
Penyerahan kembali data print out kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara kolektif per sekolah untuk dilakukan check kepastian seluruh PTK tidak ada yang tertinggal.
Pengiriman data ke LPMP Provinsi Jambi.
LPMP melakukan validasi data yang telah diterima.
Laporan Data PTK per 2008.

GAMBARAN JUMLAH GURU PROVINSI JAMBI TAHUN 2008

2008-11-25T17:17:00.000+07:00

Baru-baru ini tanggal 25 November 2008 Direktorat Profesi Pendidik mengadakan kegiatan Validasi Data Kebutuhan Guru tahun 2010-2014 di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jambi yang intinya adalah mengetahui secara nyata kondisi di lapangan tentang bagaimana sesungguhnya jumlah guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang ada di lapangan. Kegiatan validasi ini diikuti oleh pejabat dan pengolah data guru di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Hasil dari kegiatan validasi adalah adanya dokumen data kebutuhan guru di tingkat kabupaten yang divalidasi oleh unsur pejabat dan pengolah data guru di kabupaten/kota sehingga ke depan dalam perencanaan kebutuhan guru di provinsi Jambi sudah dapat menjadi acuan yang jelas.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pendataan yang saat ini cukup baik dalam memotret keadaan guru/PTK adalah SIMNUPTK sebagaimana yang sedang dikembangkan oleh Setditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) melalui optimalisasi fungsi pengolahan dan pengembangan pendataan pada Seksi Program dan Sistem Informasi (PSI) LPMP di seluruh Indonesia karena dengan SIMNUPTK sudah mampu memberikan report data sesuai yang diinginkan, salah satu misalnya data guru per sekolah, dan bahkan lengkap dengan data individunya.

SIMNUPTK merupakan basis data awal, artinya sebagai acuan bagi semua data yang berkaitan dengan kondisi guru/PTK di tiap provinsi atau kabupaten, namun kevalid-an data tergantung pada isian data yang diberikan oleh responden (Guru/PTK), sehingga sebelum dilakukan penetapan potret yang sesungguhnya, perlu juga dilakukan validasi oleh Pejabat dan pengolah data di Kabupaten/Kota, supaya ada penanggungjawab yang jelas sesungguhnya dalam penentuan kebutuhan Guru dilapangan itu berapa jumlahnya yang tentunya dinyatakan oleh pejabat terkait di kabupaten/kota.

Khusus bagi LPMP Provinsi Jambi pada saat yang sama (tanggal, 20 November 2008) sedang melakukan pencetakan report data individu guru/PTK dan merupakan pencetakan yang ketigakalinya, hasil report data individu guru/PTK tersebut nantinya akan disampaikan ke sekolah-sekolah melalui tenaga pengolah/pengumpul data Kabupaten/Kota.

Setelah sampai di sekolah, report data tersebut agar dapat dikoreksi/divalidasi oleh masing-masing PTK dengan cara melakukan perbaikan/coret dan perbaiki pada data yang tercantum jika terdapat kekeliruan (tulisannya) atau jika PTK yang bersangkutan sudah pindah atau berhenti.

Proses ini dilakukan oleh LPMP Provinsi Jambi (Seksi PSI), dengan tujuan untuk mendapatkan data terbaru dan ingin mengetahui perkembangan terkini mengenai data yang ada di lapangan guna mendukung program bidang kependidikan pada tahun 2009.

Ketersediaan data pada SIMNUPTK perlu dilakukan validasi, ada beberapa alasan yang melandasi mengapa perlunya data rujukan SIMNUPTK perlu divalidasi, yaitu : pertama, rasionalitas data guru di lapangan jika dibandingkan dengan jumlah rombel dan mata pelajaran yang ada di sekolah; kedua, perkembangan dan perubahan kondisi sekolah di kabupaten/kota cukup cepat; ketiga, perkembangan dan perubahan data Guru/PTK di sekolah per Kabupaten/Kota juga cukup tinggi; keempat, masih ditemui kesalahan dalam pengisian instrumen data guru/PTK; kelima, kebutuhan informasi yang disajikan belum tentu sama dengan format yang dibutuhkan.

Rasionalitas Data Guru di Sekolah

Dalam menentukan berapa jumlah guru yang seharusnya ada di sekolah tentu harus mengikuti ketentuan yang ada, yaitu :

Jumlah siswa, jumlah kelas/rombongan belajar (rombel), jumlah jam setiap mata pelajaran/struktur program, beban wajib mengajar bagi guru, jenis dan jenjang satuan pendidikan.
Untuk jenjang SMA/SMK jumlah guru ditentukan oleh jumlah kelas/rombel per-tingkat per-jurusan, jumlah jam setiap mata pelajaran (bagi SMK termasuk mata pelajaran produktif), dan beban wajib mengajar bagi guru.
Harus memperhatikan kebutuhan minimal guru di setiap sekolah dalam rangka menciptakan mutu pelayanan kepada peserta didik secara efektif dan efisien.
Harus memperhatikan jumlah jam wajib mengajar 24 jam per minggu dengan rincian 6 jam di satuan administrasi pangkal (satminkal) dan selebihnya dapat mengajar (tatap muka) di sekolah lain dalam mata pelajaran yang sama atau serumpun.

Berdasarkan ketentuan umum diatas, apabila kita sebagai pengelola pendidikan di sekolah perlu mempertanyakan bagaimana sesungguhnya kondisi riil guru kita di sekolah apakah masih kurang atau sudah berlebih, karena pada dasarnya jumlah guru mempengaruhi pelaksanaan program pembelajaran di sekolah. Kekurangan guru menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran, sedangkan kelebihan guru menimbulkan permasalahan jumlah mengajar guru tidak mencapai 24 jam mengajar mata pelajaran per minggu sehingga akan menyebabkan beberapa orang guru yang mengajar dalam mata pelajaran yang sama tidak mendapatkan beberapa program peningkatan kesejahteraan PTK misalnya pemberian tunjangan fungsional guru, tunjangan profesi guru, dsb. karena yang dipersyaratkan adalah guru wajib mengajar 24 jam per minggu.

Dari data yang ada misalnya Data SIMNUPTK, sudah dapat memproyeksikan keadaan sesungguhnya guru di sekolah dan sudah dapat diketahui sementara bahwa data guru di sekolah sudah melebihi dari yang sesungguhnya (Guru PNS dan Non PNS) walaupun masih ada sekolah yang jumlah gurunya kurang itupun pada sekolah-sekolah daerah terpencil (tidak banyak). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana sesungguhnya proses pengangkatan guru di sekolah apalagi disuatu sekolah tersebut banyak guru honor tidak tetap.

Dampak yang cukup besar dan dapat menimbulkan permasalahan adalah ketika ada beberapa orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sementara untuk dibayarkan tunjangan profesinya harus mengajar 24 jam per minggu, karena jumlah gurunya lebih maka secara otomatis jam mengajar menjadi tidak cukup. Tentu saja hal ini menimbulkan persoalan-persoalan di tingkat sekolah itu sendiri artinya mengangkat guru tanpa memperhitungkan kebutuhan nyata di lapangan akan berdampak pada ketidaknyamanan guru itu sendiri mengajar.

Lebih nyata dan paling mudah digambarkan, misalnya di SD yang jumlah rombelnya 6 kelas, ternyata masih ditemui jumlah gurunya lebih dari 8, padahal yang diperbolehkan adalah maksimal 8 orang guru dengan rincian ; 6 guru kelas termasuk kepala sekolah (kepala sekolah adalah guru juga) ditambah dengan 1 guru agama dan 1 guru penjas.

Untuk memeriksa atas kebenaran dan keraguan data tersebut mesti dilakukan validasi lagi, apakah komposisinya masih tetap seperti semula atau sudah berubah. Kepala sekolah sebagai seorang validator data di tingkat sekolah harus menunjukan kejujuran yang tinggi dalam melegalisasi data yang disajikan, jika memberikan data yang salah atau ada indikasi menambah up data secara sengaja maka otomatis dikemudian hari tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan, dan nantinya juga akan menjadi beban dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Perkembangan dan Perubahan Kondisi Sekolah

Banyaknya perubahan data sekolah, dimulai dari nama sekolah, alamat sekolah, penambahan ruang belajar, dan sebagainya berpengaruh terhadap validitas data yang ada. Apalagi dengan banyaknya pemekaran wilayah di beberapa daerah maka secara otomatis akan terjadi pemindahan data ke dalam suatu wilayah (pengaturan kembali letak sekolah dalam suatu wilayah).

Banyak nama sekolah yang lama sudah tidak sama lagi dengan nama sekolah yang baru, sehingga perubahan-perubahan tersebut harus cepat diketahui kalau tidak, maka akan menyulitkan melakukan pencarian data siapa guru yang mengajar di sekolah yang akan dicari.

Perubahan data sekolah, meliputi : nama sekolah, status sekolah (negeri/swasta), geografis sekolah, status kepemiliki sekolah (perubahan sekolah swasta), alamat sekolah, jumlah rombel, dan jumlah siswa.

Disamping berubahnya nama sekolah, juga sudah banyak penambahan sekolah-sekolah baru tidak menutup kemungkinan juga sekolah swasta sudah banyak yang berdiri dan hal ini belum masuk dalam data SIM NUPTK.

Seandainya penambahan sekolah-sekolah tersebut dengan tidak merekrut guru baru, tetapi dengan merekrut guru yang sudah ada artinya penyebaran/pemerataan guru sedikitnya dapat terbantu, namun kondisi ini belum tentu sepenuhnya dapat dilaksanakan mengingat misalnya sekolah yang dibuka adalah sekolah yang berada di daerah terpencil. Sudah tentu guru yang dari kota tidak mau dipindahkan ke sekolah terpencil tersebut. Namun sebaiknya ketika ada pembukaan sekolah baru hendaknya pertimbangkan dahulu upaya apa yang dapat dilakukan untuk menempatkan guru yang sudah ada (sekolah kelebihan guru) agar proses penempatan guru lebih baik.

Perkembangan dan Perubahan Data Guru

Guru merupakan bagian dari unsur pelaksana tugas pendidikan yang memegang peran paling penting, sehingga keberadaannya harus terdata dengan baik dan benar. Namun keberadaan dan kondisi guru selalu mengalami perubahan secara dinamis, perubahan tersebut otomatis juga akan mempengaruhi perubahan data awal.

Untuk menjamin data guru selalu update, harus selalu dilakukan pencatatan terhadap perubahan-perubahan data guru. pencatatan perubahan tersebut yang mesti dilakukan meliputi :

Nama sekolah tempat bertugas
Gelar akademik yang dimiliki oleh guru
Pangkat/golongan guru (untuk PNS)
Status PTK/Guru (PNS/Non PNS, GTT, GTY, Guru Bantu, Honor lainnya, dsb.)
Agama
Status perkawinan
Masa kerja PNS, golongan, dan masa kerja di sekolah yang baru (kalau pindahan)
Tugas pokok
Mata pelajaran yang diajarkan dan jam mengajar
Alamat guru
Data mengajar ditempat lain (kalau ada)
Riwayat pendidikan formal
Riwayat pendidikan non formal (jika ada)
Riwayat mengajar sebelumnya
Data keluarga kecuali ibu kandung (misalnya : anak, suami/isteri)
Data aktifitas penulisan ilmiah (buku atau karya tulis)
Data aktifitas dalam organisasi profesi
Penghargaan yang pernah diterima, beasiswa, dan prestasi lainnya
Sertifikasi yang dimiliki
Diklat/seminar/workshop/lokakarya yang pernah diikuti
Studi banding yang pernah diikuti
dan Informasi kompetensi lainnya.

Informasi yang disajikan tersebut sangat berguna bagi pelaksanaan program, misalnya :

Untuk mengetahui guru yang sudah berpendidikan S1/D-IV
Untuk mengetahui guru yang akan pensiun
Untuk mengetahui guru yang kekurangan dan kelebihan jam mengajar
Untuk mengetahui guru pada golongan dan pangkat tertentu
Untuk mengetahui komposisi guru di suatu jenjang pendidikan
Untuk mengetahui gambaran guru di kabupaten/kota, dan sebagainya.

Untuk mengatasi perubahan tersebut, salah satu cara terbaik adalah secara rutin dan teratur LPMP provinsi Jambi dalam hal ini Seksi Program dan Sistem Informasi tetap melakukan validasi guna memelihara kondisi data tersebut agar update.

Masih Ditemukannya Data yang Tidak Lengkap dan Salah

Kondisi saat ini Seksi Program dan Sistem Informasi dalam melakukan validasi data, masih menemukan data dari PTK/Guru yang tidak lengkap dan salah, lebih kurang 92 % data yang masuk telah memperoleh NUPTK, sementara sisanya 8 % masih dalam pemeriksaan. Beberapa angket dan print out data yang diedarkan sekembalinya di LPMP masih dilakukan pemeriksaan dan validasi lagi dan ternyata masih juga ada yang perlu diperbaiki lagi.

Beberapa kesalahan dan ketidaklengkapan data tersebut meliputi :

Data pokok, data yang melekat langsung kepada individu/guru dan tidak mengalami perubahan lagi yang dapat digunakan sebagai syarat untuk menentukan seorang guru mendapat NUPTK atau tidak. Data inipun kenyataannya masih ada yang belum lengkap, sementara print out data yang diedarkan oleh LPMP melalui Dinas Pendidikan dan Sekolah masih ditemui data yang tidak dikoreksi sehingga diragukan apakah data tersebut memang benar atau tidak, sementara pada print out data tersebut tidak diberi paraf oleh ybs. dan data tersebut ada juga yang tidak memperoleh NUPTK karena tidak lengkap.
Data pelengkap lainnya juga masih ditemui kesalahan dan tidak lengkap, seperti data pendidikan terakhir lengkap dengan tahun tidak diisi dengan baik dan benar, data pangkat/golongan, tmt tugas/PNS/, data jam mengajar/mata pelajaran yang diajarkan, dan sebagainya. Padahal data tersebut sangat berguna untuk menentukan pelaksanaan program sertifikasi guru, kualifikasi guru, tunjangan maslahat akhir masa bakti, dsb.

Dari kondisi yang mempengaruhi tingkat validitas data tersebut maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan data secara berkelanjutan. Namun sampai dengan akhir November 2008 data SIM NUPTK LPMP Provinsi Jambi sudah dapat memberikan gambaran umum jumlah Guru provinsi Jambi dengan spesifikasi tentang data guru (guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah) dengan uraian sebagai berikut :

Data guru provinsi Jambi berjumlah 53.906 orang, yang sudah memperoleh NUPTK 48.783 orang.
Data guru pendidikan minimal S1 berjumlah 18.695 orang, yang belum S1 34.829 orang sisanya sebesar 382 orang tidak mengisi jenjang pendidikannya.
Data guru yang mengajar di tingkat sekolah sederajat; TK berjumlah 2.718 orang, SD berjumlah 26.187 orang, SMP berjumlah 8.666 orang, SMA berjumlah 4.4.34 orang, SMK berjumlah 1.926 orang, SLB berjumlah 90 orang, RA berjumlah 272 orang, MI berjumlah 5.442 orang, MTs berjumlah 3.008 orang, dan MA berjumlah 1.163 orang.
Data guru PNS dengan jumlah 28.095 ternyata yang memiliki pangkat dan golongan IV/a ke atas berjumlah 9.606 orang, sisanya belum IV/a berjumlah 18.304 orang, dan null 185 orang (artinya tidak mengisi pangkat/golongan)
Data guru yang berstatus PNS berjumlah 28.095 orang, Non PNS berjumlah 25.664 orang, dan yang tidak mengisi status pegawainya 147.
Sedangkan guru yang berstatus non PNS ada juga yang mengajar di sekolah negeri (TK, SD, SMP, SMA/SMK) berjumlah 12.597 orang dari total data guru PNS yang mengajar di sekolah negeri dengan angka sebesar 37.884 orang.

Dari contoh data yang disajikan tersebut memberikan gambaran ternyata memang benar bahwa data tersebut belum valid 100% artinya yang dipersyaratkan harus mengisi lengkap agar memperoleh NUPTK ternyata masih ada yang belum memperoleh NUPTK.

Sementara jumlah guru yang berpendidikan minimal S1/D-IV jumlahnya lebih sedikit dari yang belum S1/D-IV hal inipun dengan variasi masa kerja yang berbeda pula (data tidak ditampilkan), jadi data tersebut sudah dapat menjadi dasar perhitungan penyelesaian program sertifikasi guru provinsi Jambi.

Jumlah guru yang sudah mencapai pangkat/golongan IV/a ke atas dengan jumlah 9.606 ternyata yang berpangkat/golongan IV/a berjumlah 9.590 orang, jumlah yang cukup fantastis artinya guru yang bergolongan diatas IV/a sangat sedikit, berarti rata-rata guru mentok pada golongan IV/a, artinya sudah menjadi perhatian bagi kita bagaimana aktifitas guru kita saat ini terhadap kemampuannya untuk menulis karya ilmiah yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat IV/b.

Hal yang penting lagi yang menjadi pemikiran adalah ternyata dari 53.906 guru di provinsi Jambi yang berstatus PNS dan Non PNS hampir berimbang (berdasarkan data diatas), dan guru yang berstatus non PNS saat ini juga tidak hanya mengajar di sekolah swasta tetapi di sekolah negeri pun juga sudah cukup banyak (data guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri ; TK, SD, SMP, SMA/SMK berjumlah : 12.597 orang) hal ini akan berpengaruh pada proses inpassing jabatan guru dimana guru yang diinpassing adalah guru yang berstatus Guru Tetap Yayasan atau Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah setempat.

Mencermati komposisi guru yang PNS dan Non PNS yang hampir berimbang, tentu akan menjadi perhitungan dalam memperhitungkan kebutuhan guru, artinya perlu mempertanyakan asumsi mana yang harus dipakai..... dalam tulisan ini saya hanya ingin memberikan alternatif pertimbangan dalam menentukan keputusan.

Pertama, jika asumsi perhitungan kebutuhan guru berdasarkan jumlah guru PNS saja, ingat bahwa di sekolah kita telah banyak guru yang mengajar dengan status Non PNS dan mereka juga berada di sekolah negeri. Apakah nantinya setelah diperoleh guru hasil rekrutmen baru tes CPNS lalu ditempatkan di sekolah yang telah diisi dan dipenuhi oleh guru Non-PNS berarti akan terjadi penggeseran guru Non-PNS di sekolah tersebut atau kelebihan guru yang ada di sekolah semakin banyak dan berarti berbanding terbalik dengan jumlah jam mengajar guru rata-rata 24 mengajar per minggu semakin tidak terpenuhi, kecuali kalau guru non PNS yang telah mengajar tersebut mengikuti tes CPNS dan mereka sebagian besar lulus.

Kedua, jika asumsi perhitungan kebutuhan guru berdasarkan seluruh guru yang ada, tentu persoalan kekurangan guru sebetulnya bukan masalah yang sangat pelik karena telah dipenuhi oleh keberadaan guru Non-PNS, karena pada dasarnya guru yang diangkat baik oleh komite sekolah atau siapa saja (penulis tidak tahu siapa yang mengangkat guru non PNS di sekolah tersebut) dengan status apakah guru honor maupun GTT di sekolah negeri maupun swasta pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan guru.

Hal inilah yang tentunya menjadi pemikiran bersama, betapa sulitnya untuk menertibkan data jumlah guru yang ada dengan jumlah sangat besar ini. Semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi pemikiran bersama.

BAGAIMANA MENERAPKAN TIK DALAM PEMBELAJARAN ?

2008-11-18T07:49:00.000+07:00

Dewasa ini Teknologi Informasi (TI) merupakan topik yang cukup menarik untuk menjadi bahan kajian dalam rangka peningkatan cara belajar yang efektif dan efisien. Khususnya di dunia pendidikan, teknologi informasi sangat berperan dalam hal :

Sebagai gudang ilmu pengetahuan
Sebagai alat bantu pembelajaran
Sebagai fasilitas pendidikan
Sebagai Standar Kompetensi

Sebagai gudang ilmu pengetahuan, teknologi informasi merupakan ; referensi ilmu pengetahuan, jaringan para ahli dan penulis dalam beragam bidang ilmu, jaringan antar institusi pendidikan, pusat pengembangan materi ajar, wahana pengembangan kurikulum.

Sebagai alat bantu pembelajaran, teknologi informasi merupakan : sebagai alat bantu proses belajar mengajar (sumber referensi, simulasi kasus, dan alat peraga visual multimedia); sebagai alat bantu Guru (alat komunikasi antar guru, komunikasi antar guru-siswa, kolaborasi kelompok studi misal di KKG/MGMP, dan manajemen kelas terpadu); sebagai alat bantu siswa (merupakan buku interaktif, belajar mandiri, latihan soal, dan media ilustrasi).

Sebagai fasilitas pendidikan, teknologi informasi berperan sebagai ; perpustakaan sekolah, kelas virtual, aplikasi multimedia, kelas teacher, kelas jarak jauh, papan elektronik, alat ajar multimedia, dan pojok internet.

Peran teknologi informasi sebagai standar kompetensi adalah sebagai pengembangan kualitas SDM Indonesia yang cerdas dan kompetitif yang memiliki kecakapan diantaranya ; memiliki kecakapan ICT, memiliki kemampuan berfikir kritis, memiliki kemampuan mengatasi masalah, memiliki kemampuan berkomunikasi efektif, dan memiliki kemampuan bekerjasama.

Peran Guru dan Siswa

Beberapa peran penting ICT bagi pendidikan merupakan suatu sarana dan media dalam proses pembelajaran itu sendiri, hal ini tidak terlepas pula peran Guru dan Siswa sebagai pelaku dan pemakai teknologi tersebut. sarana dan media yang sudah ada, tak akan memiliki arti dalam memfungsikan perannya tanpa adanya pemanfaatan maksimal terutama bagi Guru dan Siswa.

Dalam mengaktifkan fungsi teknologi informasi bagi dunia pendidikan harus adanya aktivasi dari peran Guru dan Siswa yang meliputi :

Guru dan Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi
Dalam menggunakan teknologi informasi, sebagai hasil proses belajar dimana para Guru dan Siswa setelah memperoleh bahan materi hendaknya membuat suatu pola pembelajaran yang bersifat konstruktif (membangun ide).
Kolaborasi (bekerjasama, berbagi ide, saran, pengalaman, dan sebagainya) merupakan hal yang penting dalam pengembangan wawasan keilmuah seorang Guru dan Siswa karena melalui media ICT mereka dapat saling barbagi (sharring) informasi keilmuan. Dan hal ini dapat disampaikan secara terbuka melalui WEB, Blogger, dsb.
Keaktifan seorang Guru dan Siswa dapat juga dilakukan melalui dialog secara tertutup melalui media e-mail, misalnya seorang Siswa/Guru saling bertanya kepada sesama begitu juga dapat memberikan jawaban/diskusi.
Dengan teknologi informasi Guru dapat memberikan peran multisensory (belajar melalui model misalnya audio, visual, kinestetik, dsb.)
Guru dan Siswa dapat melatih kemampuan untuk berfikir lebih tinggi dengan melatih kemampuan problem solving.

Penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam Pembelajaran

Pernahkah kita bertanya bagaimana cara menerapkan teknologi informasi dalam pembelajaran yang kita lakukan ? Apakah kita selalu membayangkan kalau TI itu hanya selalu berkaitan erat dengan internet saja, sementara aplikasi lainnya tidak ?

Dalam pembahasan ini saya bertitik tolak dari pemikiran yang sederhana, barangkali kita dapat memberi suatu contoh dalam penyajian bahan ajar matematika dengan sub bahasan tentang grafik sinus.

Perlu diketahui bahwa untuk membuktikan bagaimana bentuk grafik sinus, anda dapat melakukan dengan menggunakan aplikasi MS Excell (cukup sederhana bukan ?). Caranya dapat dilakukan dengan membuat angka-angka pada sumbu x dengan tingkat kerapatan yang cukup tinggi.

Untuk melakukan start pada x dan y sama-sama dari angka 0. Selanjutnya untuk menggunakan grafiknya, maka pilihlah insert, chart, line. Lihat gambar berikut :

Setelah gambar tersebut tampil, Anda dapat melakukan perubahan pada sumbu x konstanta 2 pada y=sin2x, sehingga perlakuan pergantian angka-angka tersebut akan membuat grafik tersebut menjadi berubah-ubah.

Kalau model seperti ini disajikan kepada siswa, barangkali siswa akan tertarik. Salah satu ketertarikan siswa mereka akan mencoba formulasi lain, misalnya persamaan y=2x atau y = x^2, dan sebagainya.

Masih banyak contoh lainnya misalnya dalam memberikan gambaran tentang suatu objek yang sedang dipelajari karena pada dasarnya dengan menggunakan teknologi informasi proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas teks, graphic, audio, video, animasi, dan simulasi.

Selamat mencoba dan berkreasi.

Penerapan Teknologi Informasi (TI) sebagai Mata Pelajaran TIK

Teknologi informasi sebagai sarana yang digunakan untuk pembelajaran mata pelajaran apa saja, namun secara khusus juga dipelajari dalam mata pelajaran TIK dan merupakan bagian dari kurikulum pendidikan.

Artinya memang ada mata pelajaran khusus bagi siswa untuk memperdalam TIK itu sendiri. Dalam konteks ini tentu seluruh bahasan bukan hanya sekedar membantu dalam proses penyampaian materi tetapi sudah melibatkan sarana prasarana yang ada, misalnya laboratorium komputer, jaringan inernet, area hotspot, dsb.

Untuk menunjang kegiatan ini tentu harus ada infrastruktur dan SDM yang memang potensial untuk mengembangkan TIK di sekolah.

Penerapan Teknologi Informasi sebagai Sarana Komunikasi dan Informasi

Pernahkah kita membayangkan bagaimana seandainya sesama kita dapat berkomunikasi dan berbagi informasi. Informasi apa saja dapat ditayangkan dalam internet misalnya tulisan ilmiah yang dapat di muat dalam blogger dan diskusi lainnya dalam e-mail.

Sebagai contoh saya sangat terkejut ketika tiba-tiba blogger saya mendapat komentar dari salah seorang guru, yang kemudian ditulis dan dialamatkan dalam e-mail saya, isinya langsung saya kutip, sebagai berikut :

--- On Fri, 11/14/08, iis adexs <raista_gtg@yahoo.com> wrote:From: iis adexs <raista_gtg@yahoo.com>Subject: share mengenai pendidikan di JambiTo: nurrahmanas@yahoo.comDate: Friday, November 14, 2008, 2:36 PM

assalamualaikum wr.wb
sebelumnya perkenalkan diri saya Ismaliah,S.Pd.I adalah seorang guru honor di MAN Muara Bulian Kabupaten Batanghari....kebetulan hoby saya adalah searching informasi mengenai pendidikan di internet sejak dibangku kuliah ketika di Medan dari tahun 1999...kegemaran saya mengakses internet berlanjut hingga saya menikah dan mendapatkan pekerjaan di Jambi...sampai2 saya ngebelaain uang honor gaji yg sedikit buat pasang net dirumah...pak saya sangat sedih sekali ketika seorang guru tidak bisa menggunakan alat teknologi seperti komputer,net dan lain2nya ditambah tak bisa berbahasa inggris. apalagi di kota batanghari ini sangat sedikit sekali guru yang dapat mempergunakan internet bahkan untuk sekedar mengetik saja mereka tak bisa padahal berjuta2 informasi yg dpt kita peroleh dari net baik dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris...bagaimana anak dapat cerdas kalau gurunya kurang informasi.... :)pak apakah LPMP tak menyediakan diklat untuk para guru berupa pengajaran berbentuk penggunaan teknologi, minimal seoarng guru bisa menulis di blog itu sangat bagus sekali...saya sangat terkejut dengan guru2 di batanghari ini..bisa dikatakan jauh tertinggal dari kota2 maju seperti jakarta,medan dll...kebetulan dari sd s/d perguruan tinggi saya didik di kota medan...anak2 di medan itu bahkan untuk tingkat sd sudah dapat akses net....ketika saya membaca blog bapak subhanallah saya sangat seneng sekali bukan apa2 sangat jarang sekali saya melihat orang jambi yg menulis di blog baru bapak yg saya temui maka saya mencoba bertukar info dan share apalagi bapak adalah senior saya....apalagi seperti saya ini jarang sekali mendapat kesempatan diklat,ataupun MGMP selama 4 thn menjadi guru hanya sekali saya mengikuti diklat....dan anehnya yg disekolah yg dikiirm diklat itu2 saja..ada perasaan iri sebenarnya tapi tak masalahlah sebab saya hanya guru honor jadi harus nerima.tapi saya bersyukur walau saya jarang sekali mendapat kesempatan DIKLAT tapi teman2 selalu minta tlg dicarikan info pendidikan dll...benar kata teman diskusi saya yg dari KAIRO dan Negeria yang seorang guru juga namun sekarang dia memilih menjadi seorang jurnalistik buat negaranya...kalau kita dapat mengusai teknologi dan bahasa inggris maka separoh dunia di tangan...maka saya sangat heran kalau melihat guru yg sangat berketerbelakang dalam informasi pendidikan mungkin kata itu lebih tepat...pak saya harap blog bapak bisa terus di update agar saya bisa terus membaca informasinya ...terimakasih banyak...oh ya pak alamat untuk download NUPTK apa pak ? soalnya teman2 sebahagian NUPTK nya belom ada dan termasuk kepala sekolah saya....atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih
Wassalam
Ismaliah

Dari hal tersebut betapa luar biasanya jika para guru kita mempunyai keinginan untuk memajukan dunia pendidikan seperti hal tersebut, saya berfikir barangkali dengan cara seperti ini sudah menunjukan bagian dari kreatifitas seorang guru. Namun apakah hal ini akan diikuti oleh para Guru lainnya, semoga ya.

Ini berupakan suatu bagian dari diskusi, bisa saja hal ini dilakukan bagi guru dan siswanya, misalnya seorang guru memberikan bahan ajar melalui internet yang kemudian di download oleh siswa kemudian siswa memberikan jawaban melalui internet pula dilengkapi dengan berbagai referensi-referensi yang mendukung, nah luar biasa bukan.

Diskusi ini terjadi biasanya setelah seseorang melihat tulisan atau informasi yang bisa dibaca secara umum.

Berbicara tentang e-mail dan blogger (apakah sejenisnya dengan hal tersebut) bahwa e-mail merupakan pertukaran informasi/komunikasi secara tertutup dan isinya hanya dapat diketahui oleh yang menyampaikan maupun yang menerimanya atau yang diberi akses untuk membaca.

Sementara blogger (sejenisnya) merupakan sarana penyebarluasan informasi, sosialisasi, sehubungan dengan topik yang dibicarakan dan semua orang diberikan kesempatan untuk mengakses tanpa batas (kecuali kalau tulisan itu sengaja dibatasi untuk orang-orang tertentu saja).

Dengan media informasi seperti ini sangat banyak yang dapat dihemat, terutama biaya... kita sulit untuk mengkalkulasi seandainya sosialisasi dilakukan secara tatap muka berapa biayanya dan kapan selesainya.... dst.

Nah.... pembaca silahkan manfaatkan jaringan yang tersedia ini dengan baik.

Tulisan ini belum sempurna, kesempurnaan tulisan ini perlu masukan dari pembaca yang budiman ... dan kirimkan ke dalam komentar dibawah ini, terima kasih.

KUALIFIKASI S1/DIV TETAP MENJADI SYARAT MUTLAK CALON SERTIFIKASI GURU

2008-11-10T14:39:00.000+07:00

Reformasi bidang pendidikan dimulai sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Reformasi pendidikan dilakukan dalam upaya memenuhi keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Negara Republik Indonesia yang dimulai dari reformasi guru itu sendiri.

Sertifikasi guru, peningkatan kualifikasi guru, peningkatan kompetensi guru, dan sebagainya merupakan bagian dari reformasi guru artinya guru untuk dapat melaksanakan tugas harus memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu memiliki kualifikasi akademik S1/DIV dan bersertifikat pendidik yang ditempuh melalui sertifikasi guru dengan memenuhi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Dengan diamanatkannya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 maka untuk menjadi seorang guru harus berpendidikan minimal S1/DIV dan bersertifikat pendidik, secara otomatis untuk mengikuti sertifikat pendidik seorang guru berarti harus berpendidikan S1/DIV, namun persoalannya adalah bagaimana dengan para Guru kita yang masih berada pada jenjang pendidikan belum S1 (SPG/SMA sederajat, DI, DII, dan DIII).

Diketahui bahwa prosentase guru yang belum S1/DIV sebesar >60% artinya lebih banyak dari yang berpendidikan minimal S1, hal inilah yang menjadi pemikiran bersama. Apakah guru yang belum S1/DIV boleh mengikuti sertifikasi, yang pasti jawabannya sesuai dengan UU No. 14 tahun 2005 menyatakan bahwa untuk sertifikasi guru harus berpendidikan minimal S1/DIV.

Undang-undang merupakan produk hukum tertinggi setelah UUD 1945, Undang-Undang merupakan amanat rakyat. Jadi pada hakekatnya amanat Undang-Undang adalah amanat rakyat juga.

Mencermati isi Undang-Undang tersebut, bagi guru yang belum berpendidikan S1/DIV sebaiknya untuk menempuh jenjang pendidikan S1/DIV. Bagi guru yang telah aktif mengajar dan dibuktikan dengan berbagai dokumen portofolio sebetulnya untuk menempuh jenjang pendidikan S1/DIV tidak terlalu membebani karena Pemerintah telah memberikan peluang yang cukup besar untuk membantu menyelesaikan program kualifikasi pendidikan Guru melalui berbagai cara.

Berbagai program yang telah maupun akan dilaksanakan oleh Pemerintah/Depdiknas dalam upaya peningkatan kualifikasi Guru, diantaranya :

Program pemberian subsidi peningkatan kualifikasi Guru ke S1/DIV
Program Recognition of Prior Learning (RPL)
Diklat kualifikasi guru

Pada prinsipnya program yang dimunculkan tersebut adalah bertujuan untuk membantu para guru dalam mengatasi persoalan peningkatan kualifikasinya yang dapat dipergunakan sebagai syarat mengikuti program sertifikasi Guru nantinya, karena sertifikasi Guru sepertinya harus diikuti oleh seluruh Guru (amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005).

Program bantuan peningkatan kualifikasi adalah pemberian bantuan sejumlah dana tertentu dari Pemerintah bagi guru PNS dan bukan PNS yang memenuhi syarat dan berada di bawah binaan Depdiknas pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB baik negeri maupun swasta untuk memperoleh kualifikasi akademik Strata satu (S1) atau Diploma empat (DIV).

Program RPL (Pengakuan Hasil Belajar), merupakan suatu program yang memungkinkan untuk dikembangkan di Indonesia dengan diberlakukan bagi guru yang telah aktif mengajar dalam rangka untuk membantu mempersingkat jumlah SKS yang akan ditempuh dengan cara memberi pengakuan oleh perguruan tinggi (melibatkan asesor) untuk menilai/konversi beberapa SKS dengan portofolio guru yang meliputi kualifikasi akademik, diklat yang pernah diikuti, pengalaman mengajar, penguasaan teori pembelajaran di kelas, aktifitas profesional (penulisan karya ilmiah, buku, dan sebagainya), membuat model dan implementasi mengajar, pengembangan profesional, dan penghargaan di bidang pendidikan.

Diklat kualifikasi merupakan suatu model diklat yang pernah dilaksanakan oleh BPG (LPMP dahulu) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (khususnya di Jambi yang laksanakan dengan suatu MoU), dengan beberapa hal yang diperhatikan yaitu :

ProsesPengajar dari Perguruan Tinggi (dosen) FKIP.
Sasaran guru SD yang berkualifikasi belum S1.
Pola jam Diklat setara dengan jam tatap muka kuliah untuk menempuh sejumlah SKS tertentu.
Setelah mengikuti diklat dilakukan ujian untuk menentukan apakah peserta lulus atau tidak bagi mata tatar/setara SKS yang diikuti dengan nilai hasil yang dicapainya.
Aktifitas diklat diikuti layaknya perkuliahan dengan beberapa tugas-tugas yang diberikan.
Setelah selesai diklat mereka mendapatkan pengakuan SKS, misalnya : 12 SKS dengan 4 mata tatar setara SKS kuliah yang dapat digunakan sebagai tabungan SKS jika nantinya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 sesuai dengan jurusan.

Program diklat ini pernah dilaksanakan oleh BPG Jambi bekerjasama dengan Universitas Jambi pada tahun 1997 - 2000 dengan sasaran guru kelas SD di Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun, dengan jumlah peserta tidak banyak hanya 40 orang.

Harapannya setelah mengikuti diklat ini dengan sejumlah SKS yang dikantongi (katakanlah 12 SKS) mereka dapat meneruskan/meregistrasi ke Universitas/Perguruan Tinggi (FKIP UNJA) supaya mereka dapat melanjutkan menempuh kuliah sebagaimana biasa. Apakah fasilitas ini telah dipergunakan oleh para peserta atau para peserta sudah kuliah tetapi mengambil fakultas dan jurusan lainnya sehingga SKS yang sudah diraih (12 SKS) tidak digunakan, apapun kondisinya yang penting para peserta khususnya yang masih berstatus sebagai guru, mengingat amanat UU No. 14 tahun 2005 hendaknya dapat menyelesaikan pendidikan ke Jenjang S1.

Mengingat beberapa contoh program yang telah dilaksanakan sebelumnya dan yang sedang dilaksanakan, ke depan seandainya akan ada program RPL maka juga akan membantu para Guru untuk menyelesaikan jenjang S1 dengan diberi fasilitas pengurangan jumlah SKS, tapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Nah untuk memenuhi persyaratan tersebut sudah waktunya para Guru untuk meningkatkan kompetensinya, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, misalnya :

Bagaimana keseriusan Guru mengikuti Diklat sebagai contoh dalam pelaksanaan diklat ICT KKG/MGMP sebagaimana yang saat ini sedang dikembangkan yaitu para Master Teacher (MT) akan melatih Participant Teacher (PT)di KKG/MGMP dengan jumlah PT 5 orang untuk tiap MT namun bisa saja bertambah karena pelaksanaan Diklat di KKG/MGMP tidak membebani biaya dari APBN/APBD, nah ini merupakan peluang untuk mengembangkan potensi diri dan kegiatan ini dihargai sebagai Diklat dan peserta baik MT maupun PT sama-sama akan mendapatkan pengakuan berbentuk Sertifikat Diklat, secara otomatis peluang untuk pesertanya semakin luas ketimbang Diklat yang dilaksanakan dengan alokasi jumlah peserta yang terbatas.

Hal lainnya juga misalnya bagaimana guru dapat aktif mengembangkan kemampuannya di bidang penulisan karya ilmiah. Atas pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai dokumen portofolio guna memperoleh program RPL.

Masih banyak contoh lainnya yang perlu dikembangkan, misal keiikutsertaan dalam lomba inovasi model pembelajaran, guru berprestasi, bukti pengalaman mengajar, dan sebagainya.

Semoga aktifitas ini dapat terdokumentasi dengan baik dan bila tiba saatnya nanti memang akan ada program RPL ini hendaknya dapat membantu penyelesaian jenjang pendidikan Guru kita.

PEMANFAATAN MULTIMEDIA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN

2008-10-27T10:42:00.000+07:00

Inovasi mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, yang bersifat lebih kualitatif dari sebelumnya, sedangkan kualitatif dimaksud adalah adanya suatu pembaharuan dan pengaturan kembali dalam hal yang mendapat inovasi tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, Guru memfasilitasi siswa secara formal dalam pelaksanaan pembelajaran secara efisien dan efektif. Pada dasarnya setiap orang belajar namun belajar yang bagaimana yang efektif dan efisien sehingga ada beberapa keterampilan belajar siswa yang dilatihkan oleh guru yaitu :

Keterampilan dalam memperoleh pengetahuan (learning to know)
Keterampilan dalam pengembangan jati diri (learning to be)
Keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (learning to do)
Keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (learning to live together)
Keterampilan cara belajar yang baik (learning how to learn)

Menggarisbawahi bagaimana melatih cara belajar yang baik (learning how to learn), banyak model dan alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga nantinya dapat menuntun siswa dapat melakukan belajar sendiri melalui media pembelajaran apa saja, misalnya Internet (ICT), Multimedia, TV edukasi, pengamatan lingkungan, dsb.

Terlepas dari model apapun, selama hal itu mendukung bagi pelaksanaan pembelajaran semuanya adalah baik dalam artian membantu mempercepat pemahaman kepada siswa tentang objek yang sedang dipelajari.

Saat ini sebagaimana yang sedang kita alami, adalah semakin meningkatnya penggunaan media elektronik dalam proses pembelajaran dan hal itu memang memungkinkan untuk dilakukan karena fasilitas lumayan cukup tersedia, dan menurut para ahli memang hal ini mempunyai dampak positif secara umum bagi siswa itu sendiri yaitu siswa dapat terbantu dalam memahami suatu pembelajaran dan siswa tertarik dengan bagaimana teknologi itu sendiri dapat digunakan untuk pembelajaran.

Istilah multimedia barangkali adalah yang paling cocok untuk topik bahasan kali ini karena istilah umum dari multimedia itu sendiri adalah merupakan kombinasi/penggabungan berbagai macam media untuk tujuan pembelajaran maupun bukan, keragaman media ini meliputi teks, audio, animasi, video, dan simulasi. (Tay, 2000).

Agar multimedia tersebut dinamis dan interaktif maka perlu adanya perangkat komputer sebagai design multimedia tersebut, untuk itu dapat dikatakan bahwa Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video, dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Hofsteter (2001).

Dalam konteks multimedia sebagai media pembelajaran minimal memenuhi kriteria :

Pengguna dituntut untuk terlibat aktifitas mental dan fisiknya di dalam pembelajaran
Adanya manipulasi peristiwa-peristiwa instruksional
Adanya desain multimedia yang memungkinkan dapat melibatkan pengguna/siswa secara aktif di dalam proses pembelajaran tersebut.

Dengan keterlibatan aktifitas mental seorang pengguna/siswa dimaksud adalah terjadinya proses dimana siswa mencoba memahami materi dengan cara menangkap informasi-informasi yang ditampilkan, mengolah, dan menyimpannya dalam otak, yang selanjutnya menimbulkan keinginan siswa untuk mengubah atau menggunakan objek sesuai dengan keinginannya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari hasil pembelajaran tersebut melalui keterlibatan fisiknya untuk berinteraksi, misalnya dengan menggerakan tangannya untuk menggunakan keyboard, mouse, joystick, dsb.

Dengan menggunakan multimedia kita mampu menghadirkan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran layaknya persis dengan objek yang akan dihadirkan itu melalui berbagai manipulasi keadaan yang dapat disimulasikan misalnya gambaran tentang proses terjadinya pertumbuhan tanaman, perkembangbiakan hewan dari proses perkawinan sampai pada pembuahan dan seterusnya hingga timbulnya keturunan, atau manipulasi peristiwa alam seperti gunung meletus, ledakan meteor, peluncuran pesawat ruang angkasa, ledakan bom, dan sebagainya.

Dari semua objek yang digambarkan, agar dalam media penyampaiannya sesuai dengan keadaan nyata perlu adanya design yang baik serta harus memperhatikan runtut peristiwa yang akan dihadirkan agar siswa dapat memahami secara runtut dan menimbulkan pemahaman yang baik tentang konsep yang akan dijelaskan.

Mengenai konsep yang akan disampaikan agar semakin interaktif hendaknya design tersebut dapat menumbuhkan rasa keingintahuan siswa dan dapat menumbuhkan kemampuan siswa untuk menggali atau membangun konsep sendiri tentang apa yang sedang dipelajari tersebut, nah tentu peran seorang pendidik nantinya akan memberikan penegasan-penegasan sehubungan dengan konsep yang telah dibangun oleh siswa tersebut.

Untuk dapat melakukan interaksi secara dinamis pada pembelajaran dengan multimedia tersebut hendaknya dalam perancangan media tampilannya menggunakan tools atau nagivasi yang memungkinkan untuk itu, komponen tersebut pada windows berbentuk Graphical User Interface (GUI), GUI itu sendiri bentuknya bermacam-macam, seperti : button, radio button, check button, combo box, menu, tabbed panel, tree, toolbar, dsb.

Komponen tersebut memiliki kegunaan yang berbeda, yaitu : button untuk menjalankan aksi misal exit, radio button untuk memilih satu pilihan diantara 2 atau lebih, check button untuk memilih satu atau lebigh diantara beberapa pilihan, combo box untuk memilih salah satu diantara beberapa dengan jumlah banyak yang keseluruhannya tidak ditampilkan langsung seperti radio button, menu adalah isi dan petunjuk penggunaan aplikasi, toolbar berfungsi sebagai pelengkap menu, tabbed panel menu yang memiliki sub menu yang aksesnya dengan menggunakan tab, tree menu yang tersusun dalam bentuk tree mirip seperti explorer.

Pada umumnya sudah banyak paket-paket pembelajaran multimedia yang beredar biasanya dalam bentuk CD pembelajaran, tinggal bagaimana kita memilihnya dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Biasanya paket tersebut telah disiapkan sedemikian rupa dengan menu dan alat navigasi yang cukup lengkap untuk kita berinteraksi dalam belajar.

Namun apabila kita mampu untuk berkreasi sendiri tentu akan lebih baik karena kita dapat membuat sesuai dengan kemampuan dan keinginan yang akan kita sajikan kepada siswa, untuk membuat kreasi tersebut seorang guru dituntut untuk lebih aktif belajar dan berinovatif. Banyak software yang dapat digunakan, misalnya : Macromedia flash, java, visual basic, dan sebagainya termasuk yang paling mudah dipelajari adalah Microsoft power point. Nah silahkan saja guru berkreasi.

Pernahkah kita menanamkan dalam hati bahwa sesungguhnya adalah "Bagian Tugas Guru" untuk menyiapkan bahan ajar yang mampu memotivasi, dan menumbuhkan minat belajar siswa, serta memudahkan cara belajar siswa dengan menggunakan perangkat multimedia.

Banyak keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia, misalnya bagi Pengguna/siswa multimedia bermanfaat untuk :

Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesiapan, dan keinginan mereka, artinya pengguna sendiri yang mengontrol proses pembelajaran.
Siswa belajar dari tutor yang sabar (komputer) yang menyesuaikan diri dengan kemampuan siswa.
Siswa akan terdorong untuk mengejar pengetahuan dan memperoleh umpan balik yang seketika.
Siswa menghadapi suatu evaluasi yang objektif melalui keikutsertaannya dalam latihan/tes yang disediakan.
Siswa menikmati privasi dimana mereka tak perlu malu saat melakukan kesalahan.
Belajar saat kebutuhan muncul.
Belajar kapan saja mau tanpa terikat suatu waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan keuntungan menggunakan multi media sebagai media pembelajaran yang berfungsi sebagai simulasi, adalah :

Menirukan suatu keadaan nyata yang bila dihadirkan terlalu berbahaya (misal, simulasi reaktor nuklir, ledakan nuklir, dsb.)
Menirukan suatu keadaan nyata yang bila dihadirkan memerlukan biaya mahal (misal, simulasi pesawat udara, peluncuran roket)
Menirukan suatu keadaan yang sulit untuk diulangi sencara nyata (misal, letusan gurung berapi dan gempa bumi)
Menirukan keadaan yang jika dilakukan secara nyata memerlukan waktu yang panjang (misal pertumbuhan tanaman, terjadinya korosi, lumut, dsb.)
Menirukan kondisi alam yang ekstreem (misal, kondisi di kutub, ruang angkasa, peredaran matahari, dsb.)

Namun demikian bukan berarti tanpa multimedia guru tidak dapat berkreasi. Guru dapat berkreasi misalnya dengan menciptakan bahan ajar yang menarik misal alat peraga dengan sumber bahan disekitar/lingkungannya. yang penting bukan alat yang menjadi tujuan tetapi adalah tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu bagaimana agar siswa dapat lebih mudah memahami suatu bahan ajar itu. “Technology is a tool. A means to the end. Not the end in itself " (Dryden and Voss, 1999)

PESERTA DIKLATPIM TINGKAT IV DEPDIKNAS ANGKATAN 94 DI PUSDIKLAT DEPDIKNAS

2008-10-18T02:04:00.000+07:00

Bagi peserta Diklat Pim IV Depdiknas nama Pusdiklat Depdiknas pasti akan menjadi kenangan tersendiri bagi para pesertanya, di lembaga ini para peserta Diklat Pim IV dibekali pengetahuan dan keterampilan guna menunjang pelaksanaan tugas sekembalinya di tempat tugas masing-masing.

Selama diklat yang dilaksanakan selama 45 hari tersebut, pada kelompok angkatan 94 mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dengan penuh semangat dan kegembiraan yang diliputi dengan kebahagiaan yang mendalam salah satunya adalah dapat berkumpul dengan saudara-saudara setanah air di Indonesia. Walaupun pada hari-hari belajar diliputi dengan kegiatan yang cukup padat serta kegiatan yang cukup membuat tegang apalagi pada waktu akan dilaksanakan tes/ujian, maklum semua peserta pasti berharap pada proses akhir diklat adalah lulus dengan baik.

Namun pada saat tertentu awal atau pertengahan kegiatan diisi dengan beberapa kegiatan permainan yang bersifat membangun karakter outbound misalnya, dimana kegiatan tersebut bermanfaat disamping sebagai hiburan untuk membuat para peserta refresh juga membangun karakter kepemimpinan dan kerjasama tim. Sehingga kegiatan outbound juga merupakan bagian dari pelaksanaan diklat ini.

Kini para peserta telah pulang ke tempat tugas masing-masing, namun masih ada tersisa yang dapat menjadi ingatan adalah bagaimana cara menyebarluaskan suasana pada saat diklat ini kepada teman-teman lainnya, sehingga menjadi ide bahwa dengan Teknologi Informasi melalui Internet ternyata gambar selama kegiatan dapat saya upload kedalam blogger ini guna tetap mengingat rasa kebersamaan selama diklat agar jangan dilupakan oleh teman-teman angkatan 94 yang kini telah tersebar kembali ke tempat tugas masing-masing.

Masih ingatkah ..... 94 ! prok..3X ... du best.... nah itu yel-yel kita bukan.

Kepada teman-temanku se Indonesia, bila ingin menambahkan informasi tentang foto lainnya atau tulisan untuk menambah kelengkapan informasi pada blogger ini atau tulisan humor, dapat dialamatkan ke email saya : nurrahmanas@yahoo.com nanti akan saya tambahkan, mengingat pada ruang ini adalah menjadi bagian dari publikasi kegiatan kita bersama.

Publikasi bertujuan untuk mengingatkan para peserta pada kegiatan-kegiatan Diklat, dan tulisan yang dicantumkan adalah agar peserta dapat saling tetap mengingat nama-nama teman-teman Diklat.

Wah kelihatannya pada serius banget nih... belajarnya.. Apalagi tuh Opung Sahruddin (betul-betul serius) semoga pada lulus semua ya...!, amiin.

Hallo ibu Mia & ibu Ama, jangan ngobrol ya... nanti dimarahin dosen.

Ternyata ujian yang sedemikian berat cukup membuat pusing juga,.... tenang pak'e... pokoknya dijawab sebisanya yang penting berhasil dan lulus, lihat itu pak Sudar Iswandy santai aja.

Ini ceritanya habis ujian, kemudian baru foto bareng di depan kampus pusdiklat, karena gembiranya ada yang bilang "Merdeka.... !", itu lhoo opung Ramli.

Ups.... tu ... wa .... ga .... pat, eh sorry sekarang aba-abanya kiri... kanan ... kiri ... kanan dst. hingga nyampe. Ayo ibu-ibu jangan mau kalah sama bapak-bapak, kejar saja... tolong ya mas Fauzi dan mas Gatot di kawal ibu-ibunya biar cepet. Nah ini namanya main terompah panjang dengan diisi oleh tujuh orang.

Awas nanti jatuh..... Begitulah outbound yang diikuti, cukup lumayan dan menantang juga ya... sampe-sampe ada yang tidak berani manjat, terutama ibu-ibu.

Foto diatas suasana pada saat para peserta melakukan Observasi Lapangan, dengan tempat pelaksanaan di P4TK TK dan PLB Bandung, seluruh peserta tampak semangat betul mengikuti kegiatan ini, wah foto-foto bareng lagi.... terlihat pada rapi pake dasi... bagus...bagus ..... bagus.

Beristirahat sejenak, sambil mendengarkan arahan instruktur pada kegiatan outbound, ada yang terlihat capek tuh....

Dirumah Ibu Sri Setiti, kami semua para peserta diundang untuk hadir pada kegiatan syukuran karena kami semua telah dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik tanpa hambatan. Terlihat mbak Titi lagi nawarin... ayo mas Eko, dimakan donk,... jangan malu-malu lihat tuh kayak pak Baktiar lagi menikmati jagung rebus. .... ya mbak nanti saya makan... trima kasih.

Semua peserta sedang menikmati hidangan yang disajikan. Ayo pak Raden..... cepetan donk (kata pak Dugel) yang lain masih ngantree nih. ok pak Dugel.

Akhir acara perpisahan, kami semua photo bareng di depan rumah mbak Titi, wah semua semangat betul berposenya... kapan lagi ya bisa bertemu kayak gini.... eh opung Ramli awas jatuh. Difoto terlihat pak bakhtiar, pak Dugel, mbak Evi, mbak Nu2k, mbak Ama, mbak Rini, mbak Titi, mbak Lina, ibu Tien, pak H. Aman, mas Nur, pak Antar, pak Syamsudin, pak Eko, pak Raden, pak Melky, mas Heri, mas Sigit, opung Syarudin, opung Ramli, mas Imron, pak Ikhwanto, pak'e Marsudi, pak Harto, pak Tisna, mas Rohmad, pak Tiknyo, pak Nasir, pak Aksin, mas Sigit Sumartono, mas Fauzi, mas Akhyar Hanubun.

Yang lainnya lagi dimana ya... (mas Widodo, mbak Mia, pak Sudar, pak Sopian, mas Gatot, mas Warnedi), ndak tau barang kali lagi di belakang.

PERSENTASE PEROLEHAN NOMOR NUPTK PROVINSI JAMBI

2008-10-12T15:19:00.000+07:00

Sejak berjalannya proses pendataan dengan SIM NUPTK pada LPMP Provinsi Jambi, sampai dengan kini data jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jambi yang telah terentry berjumlah 62.471 orang.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dimaksud pada SIM NUPTK terdiri dari :

Guru
Tendik Formal (pegawai tata usaha sekolah, perpustakaan, laboran, petugas instalasi, penjaga sekolah, pesuruh, dsb.)
pengawas Sekolah, dan
PTK non Formal.

Khusus Tenaga Pendidik/Guru jumlah yang telah terentry 52.345 orang terdiri dari 5173 orang Guru di kabupaten Batang Hari, 3555 orang Guru di kabupaten Bungo, 7697 orang Guru di kabupaten Merangin, 4209 orang Guru di kabupaten Tanjung Jabung Barat, 6932 orang Guru di kabupaten Kerinci, 4655 orang Guru di kabupaten Muaro Jambi, 3755 orang Guru di kabupaten Tebo, 3718 orang Guru di kabupaten Sarolangun, 3621 orang Guru di kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan 9030 orang di kota Jambi.

Dari jumlah tersebut diatas jumlah yang telah memiliki Nomor NUPTK 89,95 % yaitu sebesar 47.081 orang Guru yang berasal dari kabupaten Batang Hari 4678 orang, kabupaten Bungo 3276 orang, kabupaten Merangin 6836 orang, kabupaten Tanjung Jabung Barat 3615 orang, kabupaten Kerinci 6483 orang, kabupaten Muaro Jambi 3953 orang, kabupaten Tebo 3309 orang, kabupaten Sarolangun 3337 orang, kabupaten Tanjung Jabung Timur 3078 orang, dan Kota Jambi 8516 orang.

Sisanya berjumlah 5264 masih belum memperoleh Nomor NUPTK. diantara jumlah 5264 tersebut sudah ada 825 orang yang memenuhi syarat untuk diusulkan memperoleh NUPTK artinya datanya sudah lengkap. sementara sisanya masih dalam proses verifikasi dan perbaikan data oleh LPMP Provinsi Jambi atas masukan dan verifikasi instrumen/print out data yang telah disebarkan ke sekolah-sekolah melalui kabupaten kota.

Sebetulnya untuk memperoleh informasi tentang NUPTK bagi para PTK tidaklah sulit, karena pada situs nuptk.info telah tersedia untuk fasilitas tersebut misalnya dengan menggunakan HP (Handphone). Jika para PTK sudah membuka blogger ini tidak perlu mengetikan nuptk.info pada address, tetapi cukup klik nuptk.info pada daftar link yang telah saya sediakan dan nantinya akan langsung membuka informasi nuptk seluruh Indonesia..... nah selamat mencoba, semoga berhasil.

PROSES PENDATAAN SIM NUPTK LPMP PROVINSI JAMBI

2008-10-06T02:30:00.000+07:00

Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) melalui LPMP Seluruh Indonesia sebagai pusat data di provinsi adalah melalui SIM NUPTK (Sistem Informasi Manajemen Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). SIM NUPTK merupakan pengembangan dari SIMPTK yang memiliki kelebihan jauh lebih baik dari SIMPTK.

Proses pendataan sudah dimulai sejak akhir tahun 2006, ketika itu Depdiknas ingin mengetahui jumlah pasti PTK (khususnya Guru) yang ada di seluruh Indonesia yang jumlahnya menurut SIMPTK 2,7 juta orang. Setelah dilakukan uji data SIMPTK ternyata dengan SIMPTK data seorang Guru masih memungkinkan terjadinya double counting karena diketahui bahwa banyak Guru yang mengajar di dua sekolah atau lebih.

Kegiatan tersebut berawal dari pengkoordinasian Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, mereka melakukan penyebaran data kemudian mengentri data individu guru. Target yang diharapkan selesai adalah pada bulan April 2007, namun sampai dengan saat itu data terkumpul masih sangat sedikit sekali. khusus untuk provinsi Jambi baru mencapai 23,82% dari jumlah guru perkiraan 52.638.

Untuk mempercepat penyelesaian data tersebut, LPMP Provinsi Jambi melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta melakukan pendataan secara aktif dengan mengentri langsung instrumen data NUPTK yang telah dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Secara proses pendataan NUPTK dimulai dari pencetakan Instrumen dan Penyebarannya oleh LPMP kepada Dinas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebarkan ke sekolah untuk diisi oleh PTK, sebagaimana gambar berikut :

Gambar tersebut diterbitkan oleh Ditjen PMPTK, sebagai media untuk memberikan penjelasan bagaimana sesungguhnya dan seharusnya proses pendataan tersebut berjalan dengan baik.

Sementara itu untuk mempercepat proses pendataan NUPTK bagi PTK Pendidikan Non Formal, pada tahun 2008 LPMP Provinsi Jambi bekerjasama dengan petugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota khususnya Subdin atau Seksi yang menangani urusan Pendidikan Non Formal untuk terlibat langsung dalam pengumpulan data sekaligus melakukan proses entry.

Jumlah PTK PNF di tiap kabupaten/kota jumlahnya memang tidak sebanyak jumlah PTK Formal, sehingga diharapkan proses tersebut selesai dalam tahun 2008 ini juga.

Begitu juga dengan percepatan penyelesaian data madrasah (sekolah di lingkungan Departemen Agama), LPMP Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui rekomendasi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi, dengan memberdayakan tenaga pengolah data Kantor Depag Kabupaten/Kota sebagai tenaga pengumpul dan pengentry data NUPTK. Jumlah PTK madrasah juga tidak begitu banyak bila dibandingkan dengan jumlah PTK di lingkungan Depdiknas, hal ini mengingat bahwa banyak madrasah ibtidaiyah yang statusnya dilakukan penetapan ulang apakah sebagai Madrasah Ibtidaiyah atau TPA atau Diniyah Awaliyah.

Sebelum penetapan status Madrasah Ibtidaiyah oleh Depag sudah banyak juga data PTK-nya yang telah terentry oleh LPMP Provinsi Jambi dan bahkan ada juga yang telah memiliki Nomor NUPTK, untuk lebih menertibkan data yang telah terentry tentu hal ini harus diperiksa ulang sebab bagi data PTK yang telah terentry tersebut banyak juga PTK-nya yang telah berubah status dan tempat mengajarnya misalnya sebelumnya mereka mengajar di Madrasah Ibtidaiyah setelah terentry dan memperoleh NUPTK ternyata tempat mengajarnya berubah status menjadi Diniyah Awaliyah atau TPA, hal ini yang perlu diperiksa ulang sehingga untuk memperbaiki dan mengentry data tersebut LPMP Provinsi Jambi meminta bantuan dari petugas pengolah data Kantor Depag Kabupaten/Kota.

Diharapkan pula dalam tahun 2008 ini proses pendataan di Madrasah dapat selesai dengan baik, mengingat untuk persiapan program-program dari Ditjen PMPTK termasuk sertifikasi guru nantinya para guru madrasah di lingkungan Depag sudah harus memiliki Nomor NUPTK, dan ke depan diharapkan dari data SIM NUPTK akan menjadi rujukan untuk mengeluarkan daftar nama calon peserta Sertifikasi Guru, untuk itu pendataan ini hendaknya dapat berjalan dengan baik serta para PTK di Madrasah dapat mengisi data dengan lengkap dan benar sesuai dengan format SIM NUPTK yang ada.

Apabila data tersebut seluruhnya telah terkumpul di LPMP Provinsi Jambi, maka diharapkan nantinya pada bulan November 2008 akan dilakukan print out data PTK seluruhnya yang telah terentry, kemudian dilakukan verifikasi ulang dengan cara mengirimkan print out data tersebut ke sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Seterusnya di tingkat sekolah mohon dikoreksi oleh para guru, kemudian dituliskan perbaikan data tersebut dan selanjutnya dikirimkan kembali ke LPMP Provinsi Jambi melalui Surat Pengantar Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, cara seperti ini sebetulnya sangat praktis artinya perbaikan data cukup pada isian yang salah saja sedangkan data yang sudah benar biarkan saja dan tak perlu diperbaiki.

SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1429 H

2008-09-24T10:18:00.000+07:00

Assalaamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Telah banyak pemikiran dan gagasan yang tertuang dalam tutur kata yang diutarakan melalui blogger sederhana ini, kehadiran saya adalah sebagai sumbang saran dan penjelas terhadap pemahaman tentang NUPTK.

Namun sekiranya masih terdapat kekeliruan dan kesalahan terutama ada tutur kata yang membuat para pembaca kurang berkenan, maka dalam menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1429 H.

Saya dengan hati yang tulus mengucapkan Mohon Maaf Lahir Bathin, semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah SWT. dan begitu juga hendaknya saya masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk menuangkan tulisan ini bagi pembaca.

Terima kasih, assalaamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

BISAKAH BERUBAH NOMOR NUPTK ?

2008-09-22T00:16:00.000+07:00

Pertanyaan yang kadang terlontar dari beberapa orang Guru/Pendidik kita, yaitu apakah nomor NUPTK yang saya miliki masih mengalami perubahan ?

Nomor NUPTK tidak mengalami perubahan, artinya semenjak kita mendapatkan Nomor NUPTK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) sebanyak 16 digit maka nomor yang kita miliki tersebut tetap atau tidak mengalami perubahan lagi. Sedangkan yang mengalami perubahan adalah data individu Guru atau Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang bersangkutan karena data individu pada prinsipnya selalu mengalami perubahan dari waktu kewaktu misalnya data kepangkatan, status kepegawaian, susunan keluarga (anak/Isteri), alamat, unit kerja/tempat bertugas, mata pelajaran yang diajarkan dan jumlah jam mengajar, diklat/workshop yang pernah diikuti, dan sebagainya.

Selanjutnya bagaimanakah jika seorang Guru yang telah memiliki Nomor NUPTK kemudian datanya mengalami perubahan, misalnya status kepegawaian atau tempat tugasnya. Kalau sebelumnya yang bersangkutan berstatus Guru honor, karena mengikuti tes CPNS untuk Guru dan kemudian lulus dan tetap menjadi Guru, apakah Nomor NUPTKnya berubah. Begitu juga bagi Guru yang pindah tugas (tempat mengajar) baik dari satu sekolah ke sekolah lain atau pindah Provinsi, atau Kabupaten apakah juga mengalami perubahan Nomor NUPTK yang dimilikinya ?

Kalau hal ini disebabkan oleh perubahan data seperti tersebut diatas, maka Nomor NUPTK tetap/tidak mengalami perubahan. Karena pada dasarnya Guru yang bersangkutan secara individual adalah tetap artinya tetap pada orang yang sama (orangnya tidak berubah, hanya datanya saja yang berubah).

Beberapa contoh yang pernah terjadi, adalah :

Beberapa Pendidik/Guru pernah datang atau menelpon langsung ke LPMP Provinsi Jambi untuk menanyakan perihal datanya yang mengalami perubahan pada data individu dan mereka telah memiliki Nomor NUPTK, perubahan data tersebut bermacam-macam diantaranya; berubahnya status kalau dahulu ybs. berstatus guru honor dan kini telah menjadi guru berstatus PNS (lulus CPNS), berubahnya tempat mengajar/sekolah mengajarnya, berubahnya tempat domisili (kalau dulu di provinsi Jambi kini telah pindah ke provinsi Bengkulu).
Ditemui seorang Pendidik memiliki Nomor NUPTK dua, padahal setelah diteliti ternyata yang bersangkutan memang benar-benar satu orang (kasus ini sangat jarang sekali, baru kurang lebih 4 orang yang pernah melapor).

Dari dua contoh kasus tersebut kalau terjadi pada PTK khususnya pada data Pendidik terutama pada point pertama, maka bagi Pendidik tersebut cukup menyampaikan laporan catatan tentang perubahan datanya. Laporan perubahan data tersebut berbentuk surat keterangan hanya 1 lembar yang pada intinya dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota aslinya, dan LPMP Provinsi Jambi cukup foto copinya untuk divalidasi datanya sesuai dengan Surat Keterangan yang ada, contoh surat keterangan berikut ini :

Pertanyaannya, mengapa harus memakai surat keterangan ? Karena untuk melakukan perubahan data individu seorang PTK harus menggunakan sumber data, artinya tidak bisa dilakukan secara lisan, mengingat proses audit data mengacu pada sumber data (raw data) dari PTK yang bersangkutan.

Raw data yang sampai di LPMP Provinsi Jambi berikutnya dilakukan pengelompokan dalam folder persekolah perjenjang perkabupaten, agar memudahkan dalam telusur data apabila nantinya ditemukan data yang salah dalam proses entrinya sehingga mudah untuk dilakukan perbaikannya.

Sedangkan pada point kedua, dimana terjadi dua nomor NUPTK pada satu orang Pendidik, hal ini terjadi biasanya pada awalnya data yang bersangkutan berbeda identitas uniknya sehingga kedua data tersebut setelah digenerate memperoleh Nomor NUPTK, namun kemudian hari data tersebut divalidasi dengan data aslinya sehingga jelas data tersebut terlihat menjadi double, jika data ini dipertahankan maka nantinya bisa saja kedua data tersebut akan hilang kedua Nomor NUPTK.

Untuk mengatasinya harus diusulkan melalui surat keterangan sama seperti contoh diatas hanya saja ditambahkan keterangan adanya double NUPTK dan PTK yang bersangkutan menetapkan usul sekolah Induk sebagai ketetapan NUPTK-nya, sehingga salah satu Nomor NUPTK yang bukan di sekolah induk akan diusulkan LPMP Provinsi Jambi ke Ditjen PMPTK untuk dihapus.

Pada prinsipnya LPMP Provinsi Jambi melakukan validasi data secara berkala dua kali dalam setahun dengan cara mencetak print out data dan dikirimkan ke sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga apabila ada perubahan cukup pada print out data tersebut yang diperbaiki, namun apabila perubahan tersebut terjadi kebetulan setelah dilakukannya print out data atau sebelum menerima print out data maka cara tersebut diatas dapat ditempuh oleh PTK sehingga perubahan data PTK dapat segera diperbaiki, mudah-mudahan hal ini dapat membantu memvalidasi data secara cepat.

DATABASE DAN SIM NUPTK

2008-09-19T21:55:00.000+07:00

Dua istilah yang sebetulnya menyatu dan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi adalah database dan SIM NUPTK, sering membuat sebagian Guru khususnya guru honor di provinsi Jambi mempertanyakan istilah tersebut.

Pertanyaan ini sering disampaikan ketika mereka datang ke LPMP Provinsi Jambi khususnya Seksi Program dan Sistem Informasi yang memang mengolah SIM NUPTK Provinsi Jambi, dan pertanyaan itu juga kadang disampaikan melalui telepon.

Sejak disampaikan oleh Pemerintah bahwa Guru yang berstatus honorer (tenaga honor yang diangkat melalui proses seleksi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan diberikan honor melalui anggaran APBN atau APBD) akan diangkat menjadi CPNS. Selanjutnya proses untuk menjadi CPNS tersebut dipersyaratkan bagi mereka yang namanya tercantum dalam database ……

Kata dalam database tersebut selanjutnya diterjemahkan dengan database yang ada di SIM NUPTK, maka inilah yang sering dipertanyakan oleh beberapa orang Guru di Provinsi Jambi, sampai ada yang mengira bahwa dengan tercantumnya nama dalam SIM NUPTK serta dengan memperoleh Nomor NUPTK mereka akan menjadi CPNS. Padahal sampai dengan saat ini tidak ada keterangan dari Pemerintah khususnya Depdiknas yang mengatakan tentang pengangkatan seorang guru honor menjadi CPNS karena tercantum dalam SIM NUPTK.

Database dimaksud adalah database (guru) yang proses pendataannya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah setempat yang selanjutnya diterbitkan menjadi Nomor Induk Tenaga Honor (NITH) oleh BKN.

Jadi SIM NUPTK berbeda dengan Nomor Induk Tenaga Honor, dan SIM NUPTK bagi guru sangat penting artinya bagi pelaksanaan 9 program Direktorat Jenderal PMPTK (sebagaimana tulisan yang disampaikan pada “PENTINGNYA NUPTK BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN”), karena dengan Nomor NUPTK yang dimiliki oleh Guru maka dinyatakan bahwa Guru tersebut tidak double counting datanya. Dan untuk memperoleh 9 program tersebut para Guru harus mengisi Nomor NUPTK, misalnya dalam pengisian form A1 calon peserta Sertifikasi Guru, Daftar usul Inpassing bagi guru honor, dan sebagainya).

Dari uraian tersebut, maka sekedar untuk memberikan penjelasan tentang istilah database dan SIM NUPTK perlu adanya penjelasan agar nantinya para Guru dapat lebih memahami arti dua istilah tersebut.

Beberapa sumber yang dikutip mengatakan bahwa, database memiliki arti yang berhubungan erat dengan :

Basis data, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu guna memenuhi berbagai kebutuhan.
Sekumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat diakses oleh sebuah software tertentu.
Kumpulan data yang disusun berdasarkan field dan record sehingga membentuk informasi yang sangat berguna.
Sekelompok data yang memiliki jenis/sifat yang sama.

Istilah lainya juga yang berhubungan dengan database ;

Database user, sebutan bagi para pengguna basis data.
Database block, komponen dari system informasi.
Database server, sebuah node pada sebuah jaringan computer.
Database engine, modul program yang menyediakan akses.
Database systems, penerapan database ke dalam system informasi.
Di dalam database itu sendiri terdapat istilah table yang terdiri dari field, dan record, table adalah tempat menyimpan data, field disebut juga sebagai kolom atau bagian dari table tempat menyimpan data, dan record disebut juga baris dalam suatu table penyimpan data.

Data diperlukan dalam segala hal, baik berupa pengukuran, pencatatan, pengumpulan informasi, mupun pengambilan keputusan. Dengan kata lain data sangat dibutuhkan karena informasi yang ada akan memberikan arti yang sangat penting baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Untuk mengolah database tersebut, dapat menggunakan Microsoft Access, Foxpro, dsb.

Sedangkan SIM NUPTK, adalah : Sistem Informasi Manajemen yang mampu membaca data double counting dalam mengolah data Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara detail dan historikal dengan memberikan 16 digit numerik yang bersifat unik kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki informasi yang baik dan lengkap.

SIM NUPTK merupakan software yang dikhususkan memiliki kemampuan mengolah database NUPTK. Jadi database PTK tidak dapat diolah dengan baik apabila tidak memiliki software pengolah data (SIM NUPTK). Sebaliknya SIM NUPTK juga tidak dapat menyajikan data apabila tidak ada database-nya.

Jadi kedua komponen/unsur tersebut saling melengkapi satu sama lain dalam suatu system dan mempunyai fungsi yang berbeda dimana database sebagai fungsi penyimpan data dasar sedangkan SIM-nya sebagai interface dalam proses input, edit, sampai pada penyajian/pelaporan data. Apabila kedua unsur tersebut digabung maka menjadi suatu system yaitu SIM NUPTK. Secara ilmiah SIM NUPTK juga mempunyai database juga.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa semua SIM pasti mempunyai databasenya, misal SIMPEG, SIM Kependudukan, SIM Perpustakaan, SIM Sarana, SIM Keuangan, SIM Penabung di Bank, dan sebagainya (terlepas dari salah atau benar istilah tersebut) yang penting semua SIM memiliki database masing-masing dengan jenis data yang diinput juga masing-masing, yaitu :

SIM keuangan, databasenya tentang perhitungan keuangan.
SIM Perpustakaan, databasenya tentang buku.
SIM Kependudukan, databasenya tentang penduduk secara keseluruhan di suatu wilayah.
SIM NUPTK, tentu database tentang PTK.
Dan sebagainya

Sedangkan database untuk NITH, tentu mempunyai karakteristik dan pendataan tersendiri yang dilakukan oleh BKD atau BKN khusus bagi tenaga honorer yang diangkat melalui proses seleksi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan mendapatkan honor dari APBN/APBD dengan tujuan tertentu sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh BKD/BKN.

Nah, Semoga tulisan ini dapat membantu memperjelas pemahaman para Guru (khususnya guru honorer) semoga dapat memposisikan diri mereka, apakah mereka termasuk dalam database NITH atau SIM NUPTK. Tidak semua yang memperoleh NUPTK akan memperoleh NITH sementara yang memperoleh NITH sudah tentu masuk dalam SIM NUPTK karena SIM NUPTK pada prinsipnya mendata seluruh Guru baik PNS maupun Honorer apapun statusnya.

INPASSING JABATAN GURU

2008-09-17T23:13:00.000+07:00

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Pemerintah dengan komitmen yang kuat berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam hal ini Depdiknas. Sebagai langkah awal yang dilakukan adalah melalui upaya peningkatan mutu guru melalui revitalisasi kinerja guru antara lain dengan memperketat persyaratan bagi siapa saja yang ingin meniti karir profesi di bidang keguruan.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan standar Nasional Pendidikan adalah :

Guru harus melalui pendidikan tinggi (S1 atau D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru.
Sebagai agen pembelajaran, Guru harus memenuhi tuntutan profesionalisme sebagai guru, yang ditempuh melalui jalur sertifikasi Guru.

Upaya peningkatan kualifikasi guru telah dilakukan oleh Depdiknas dengan langkah-langkah pemercepatannya melalui Program Pemberian Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1/D-IV. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme Guru ditempuh melalui Sertifikasi Guru, karena pada dasarnya Sertifikasi Guru memiliki tujuan, yaitu :

Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran
Meningkatkan profesionalisme guru
Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional
Meningkatkan kesejahteraan guru

Sebagai konsekuensi atas upaya yang telah dilakukan oleh Guru yang memiliki sertifikasi (lulus sertifikasi Guru) sehingga dinyatakan sebagai guru yang profesional maka kepadanya diberikan tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok terakhir sesuai dengan kepangkatannya.

Dengan tambahan tunjangan profesi tersebut akan menambah kesejahteraan Guru, dengan semakin sejahteranya Guru diharapkan akan lebih meningkatkan kinerjanya serta pengabdiannya sebagai guru.

Sertifikasi Guru diberlakukan bagi semua guru baik PNS maupun Non-PNS, tentu sesuai dengan syarat dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007.

Dalam pemberian tunjangan bagi Guru yang berstatus PNS jelas sudah ada aturan yang mengatakan sebesar satu kali gaji pokok pada kepangkatan terakhir. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan gaji pokok bagi Guru yang berstatus bukan PNS, tentu sulit karena Guru yang berstatus bukan PNS memperoleh gaji/honor dari unit kerjanya (sekolah/yayasannya) sangat bervariatif sehingga tidak bisa dijadikan patokan standar.

Sejalan dengan keadaan tersebut, Pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.

Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi nantinya, tetapi untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus demi tertibnya administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Jadi pengertian Inpassing Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, adalah proses penyesuaian kepangkatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil, yang nantinya akan menjadi penetapan besaran pemberian tunjangan profesi Guru setelah lulus Sertifikasi Guru. Bukan berarti apabila guru setelah diinpassing langsung seluruhnya memperoleh tunjangan inpassing atau langsung berubah status menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebab dari pengertian tersebut inpassing bukan berarti tunjangan inpassing maupun status kepegawaian melainkan proses yang hasilnya dipergunakan untuk penetapan besaran pemberian tunjangan profesi.

Untuk itulah maka diutamakan adalah guru yang telah lulus sertifikasi namun secara umum diperbolehkan juga bagi guru yang belum mengikuti sertifikasi dengan syarat memenuhi ketentuan yang diatur oleh Pemerintah, dan pelaksanaan inpassing tersebut secara bertahap dimulai sejak 1 Oktober 2007 sampai 1 Oktober 2010. Diperbolehkannya guru yang belum sertifikasi dengan alasan nantinya apabila telah lulus sertifikasi maka yang bersangkutan telah memiliki ketetapan inpassing-nya.

Inpassing Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil hanya diperuntukan bagi Guru yang Bukan Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan :

Guru tetap yang mengajar pada satuan pendidikan, TK/TKLB/RA/BA atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yang sederajat; dan SMA/SMK/SMALB/MA/MAK atau yang sederajat, yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan provinsi setempat. Guru dimaksud adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan.
Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV.
Masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada satmingkal yang sama. Satmingkal dimaksud, adalah satuan administrasi pangkal yaitu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat tempat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) tersebut melaksanakan tugas sebagai guru tetap pada satuan dimaksud.
Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional.

Dari pointer-pointer tersebut ada dua hal yang perlu diperjelas yaitu tentang NUPTK dan tempat Guru mengajar. NUPTK sangat penting sehingga menjadi persyaratan dalam pemberlakuan 9 program pokok PMPTK yang salah satunya inpassing ini, timbul pertanyaan mengapa demikian. Karena dengan telah dimilikinya NUPTK bagi Guru maka secara otomatis Guru tersebut jelas status jumlahnya dan jelas individu-nya artinya tidak double counting, perlu diketahui bahwa guru memiliki keunikan tersendiri dalam melaksanakan tugasnya yaitu ada yang mengajar di dua tempat (dua sekolah) sehingga kalau tidak menggunakan sistem NUPTK maka sering terjadi perhitungan ganda artinya guru yang terdata di satu sekolah akan memungkinkan terdata di sekolah lainnya (2 sekolah induk/satmingkal). Jika dengan NUPTK tidak demikian, bagi guru yang mengajar di dua sekolah maka sekolah lainnya akan menjadi sekolah bukan induk dan jumlah Guru tidak terhitung 2 orang lagi, namun jumlah jam mengajar di 2 sekolah tersebut akan menjadi terakumulasi.

Dalam menetapkan inpassing bagi Guru Bukan PNS diperuntukan bagi Guru yang mengajar di sekolah yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Hal ini menunjukan bahwa yang dimaksud adalah sekolah swasta/yayasan dengan status sebagai Guru Tetap Yayasan, sementara bagaimana dengan Guru Bukan PNS yang mengajar di sekolah negeri sedangkan sekolah negeri bukan yayasan.

Sesuai petunjuk pelaksanaan inpassing dan penjelasan Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK mengatakan bahwa Guru Bukan PNS yang mengajar di sekolah negeri mesti ditetapkan berdasarkan SK Pemerintah Daerah Setempat bukan oleh kepala sekolah.

Dari uraian tersebut hendaknya dapat memperjelas bagaimana fungsi NUPTK, pengertian Inpassing, dan siapa yang dipersyaratkan untuk di-inpassing serta bagaimana proses dan untuk apa inpassing itu sendiri. Dengan harapan para Guru dan PTK lainnya dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kebijakan dimaksud.

Semoga informasi singkat ini bermanfaat.

(sumber bacaan : Permendiknas No. 47 tahun 2007 dan Petunjuk Pelaksanaanya serta informasi lainnya dari Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK)

PERUBAHAN CARA BELAJAR GURU MELALUI MEDIA IT DI KKG/MGMP

2008-09-12T11:14:00.000+07:00

Segala yang ada di alam ini selalu mengalami perubahan sehinga tidak ada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri. Tidak semua orang menghendaki adanya perubahan karena sebagian orang sudah terbiasa dengan keadaan yang telah menjadi kebiasaan yang bagi sebagian orang sudah dirasakan cukup enak, namun beberapa studi telah dilakukan oleh orang lain dimana kesimpulannya adalah harus dilakukan perubahan meskipun sedikit maupun secara total, harus atau tidaknya dilakukan perubahan tergantung kepada kekuatan mana yang lebih dominan atau manfaat apa yang dirasakan lebih banyak.

Ketika perubahan harus dilakukan maka ketika itu pula terjadi dua pendapat/pertentangan karena setiap individu dalam satu kelompok tidak sepenuhnya memahami apa yang akan menjadi tujuan dan sasarannya secara utuh, sehingga dapat menimbulkan dampak diantaranya desintegrasi namun karena perubahan itu sendiri setelah melalui proses kajian maupun studi ternyata lebih banyak manfaatnya, serta merta perubahan itu sendiri harus dilakukan.

Sebagai contoh perubahan suatu sistem dan tatanan Pemerintahan tidak sedikit yang menimbulkan perang saudara serta ancaman desintegrasi atau pengorbanan lainnya baik moril maupun materil yang cukup besar bagi suatu bangsa. Namun sikap yang arif yang harus dilakukan adalah tergantung siapa sebagai pemimpin, maka merekalah yang memberikan sosialisasi agar perubahan itu sendiri akhirnya dapat berjalan dengan baik. Karena dengan perubahan yang terjadi semua individu harus menata ulang atau siap untuk belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, perubahan bisa saja berupa sikap/tingkah laku, kebiasaan, system, atau pola kerja, dan sebagainya. Sementara itu juga banyak orang yang menyukai adanya perubahan dan bahkan sebagai inspirator dari terjadinya proses perubahan itu, misal dalam hal perubahan cara kerja dari manual menjadi otomatis (penggunaan teknologi), dsb.

Perubahan di bidang teknologi kini telah merambah keseluruh penjuru dunia dan mempengaruhi kehidupan sosial suatu bangsa, misal di bidang hiburan, olah raga, kesehatan, dan sebagainya. Namun yang sangat penting dalam hal ini adalah pengaruh perubahan teknologi di dunia pendidikan.

Dalam konteks ini saya ingin mencoba membawa para pembaca khususnya para Guru terhadap beberapa hal penting tentang dunia IT, artinya kita mencoba mengubah pola dan cara belajar kita dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang ada sekarang ini.

Memang kalau kita bicara tentang teknologi teknologi IT banyak sarana yang harus dipenuhi mulai dari komputer sampai ketersediaannya infrastruktur jaringan guna mengakses informasi yang tersedia. Namun hal ini sepertinya bukan menjadi persoalan yang amat berat, kita dapat mencoba beberapa alternatif yang memungkinkan untuk itu, misal warnet yang tersedia, jaringan telepon yang tersedia sampai jaringan handphone pun bisa digunakan untuk fasilitas tersebut. kalau di ibukota kabupaten sesuai dengan program Jardiknas memang sudah tersedia gratis bahkan sampai ada yang disekolah. Jaringan di sekolah juga ada yang diusahakan sendiri melalui provider, dan sebagainya.

Terlepas dari upaya tersebut, melalui jaringan apa saja yang penting pada prinsipnya kita bisa memanfaatkannya. Dalam bahasan ini saya berfikir sesederhana mungkin, bukankah kita pada umumnya telah memiliki HP atau jaringan telepon atau jaringan di sekolah, nah tinggal bagaimana cara menggunakannya. Jadi yang mendasar adalah kita hendaknya memiliki kemampuan computer terutama penggunaan internet dan fasilitasnya.

Di dalam system jaringan internet tersedia sangat banyak informasi apalagi tentang bahan ajar yang dapat di-download dan ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk pengembangan kemampuan kita khususnya dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan terutama bagi para Guru sebagai pendidik yang memberi bekal pengetahuan kepada para siswa.

Teknologi informasi (Internet) tidak saja sebagai media belajar yang mampu menyediakan berbagai sumber informasi dan pengetahuan tetapi juga sebagai media penghubung/komunikasi antara sesama umat manusia. Banyak contoh yang pernah terjadi misalnya pada diri saya dan ini memang betul-betul terjadi ceritanya yaitu: saya mempunyai seorang sahabat yang sudah sangat lama tidak pernah bertemu lebih kurang 25 tahun, tetapi karena sahabat saya, yang saya ketahui mempunyai kegemaran bidang teknologi, maka saya yakin dan percaya pasti dapat diketemukan melalui internet. Caranya yaitu dengan mengetikkan namanya pada mesin pencari google, ternyata tampil bloggernya. Setelah saya amati lebih jauh datanya hampir mirip dengan yang saya ketahui, untuk meyakinkan maka langsung saya coba kirim email ternyata mendapat jawaban pasti dan diberi nomor HP, kemudian kami kontak melalui internet dan akhir mencoba mengadakan pertemuan, sebagaimana yang telah diceritakan oleh sahabat saya TONY SENO HARTONO di dalam blogger-nya.

Cerita tersebut semakin menambah keyakinan saya dan sayapun berfikir lebih jauh, seandainya para Guru kita di KKG/MGMP atau di kelompok-kelompok belajarnya di daerah sama-sama memanfaatkan fasilitas internet, barangkali akan menambah kualitas belajarnya, artinya apa yang ia butuhkan terutama referensi bahan ajar tentu semakin mudah didapatkan. Masih ingatkah kita dengan acara TV yang menayangkan pembicaraan Bapak Menteri Pendidikan Nasional kita, dimana beliau mengatakan bahwa Depdiknas telah membeli royalty buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian dimasukkan ke Internet yang siap di download oleh siapa saja yang membutuhkan khususnya Guru dan Siswa. Ini merupakan suatu langkah yang sangat baik sekali, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya.

Nah, sekarang bagaimana kalau para Guru kita menulis sedikit saja bahan ajar sebagai sharing informasi kepada sesama yang dimuat dalam internet ini, tentu hal ini semakin memperkaya informasi.

Informasi apa saja dapat dituangkan dalam blogger ini ?

Banyak sekali, misal :

Pengalaman belajar Guru.
Tips tertentu tentang cara melakukan sesuatu, atau rumus matematika, atau pengertian suatu instilah, dsb.
Informasi teknologi.
Cara menyusun bahan ajar.
Informasi program peningkatan mutu Guru.
dll.

Untuk itu para Guru harus mengetahui bagaimana cara menggunakan perangkat tersebut. Bicara soal kemampuan memanfaatkan teknologi tersebut berarti tergantung bagaimana kemampuan Guru dalam mengoperasikan teknologi dimaksud, nah lagi-lagi PMPTK dalam tahun 2008 telah memprogramkan pembelajaran ICT bagi KKG/MGMP yang pesertanya adalah salah seorang guru di KKG/MGMP di sekolah daerah tertinggal yang selanjutnya disebut sebagai Master Teacher, selanjutnya master teacher tersebut akan melatih lagi para guru (Participant Teacher) di kelompok KKG/MGMP nya masing-masing.

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Politeknik bekerjasama dengan LPMP seluruh Indonesia. Untuk provinsi Jambi sasaran kabupatennya adalah Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Bangko, dan Kerinci. Semoga kegiatan berjalan dengan baik dan lancar dan para master teacher dapat mengimbaskan dalam pembelajarannya di kabupaten/kota.

Konsep pelaksanaan program tersebut, adalah bagi Master Teacher (MT) yang nantinya akan dilatih di Jambi oleh Politeknik dan LPMP harus mengimbaskan lagi kepada Participant Teacher (PT) di kelompoknya masing-masing (KKG/MGMP), maka syarat utama sudah tentu KKG/MGMP harus aktif. Proses seperti ini akan terjadi percepatan transfer pengetahuan diantara sesama guru.

Nah... berdasarkan uraian tersebut, maka sudah saatnya kita sama-sama merubah paradigma dan cara belajar kita, fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah sudah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna membangun dunia pendidikan kita di Tanah Air tercinta ini. Semoga program yang telah dirancang ini hendaknya sukses.

VALIDASI SIM NUPTK DI LPMP PROVINSI JAMBI

2008-09-11T22:51:00.000+07:00

Tahukah anda bahwa jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) kita di provinsi Jambi berjumlah 60.744 berdasarkan SIM NUPTK (Nomor Unik pendidik dan Tenaga Kependidikan) di LPMP Provinsi Jambi per Agustus 2008. data tersebut terdiri dari :

51.015 (Guru, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah);
6.094 (Kepala Tata Usaha, Pegawai Tata Usaha Sekolah, Bendahara, Pustakawan, Pesuruh/Penjaga Sekolah, Juru Bengkel, dan Petugas Instalasi);
70 Tenaga Laboran;
407 Pengawas/penilik; dan
385 Tenaga PTK PNF

Suatu jumlah yang cukup besar bukan, nah perhitungan tersebut belum termasuk data PTK di Madrasah, saya yakin dan percaya bahwa data yang disajikan tersebut dianggap masih saja ada data PTK yang tertinggal. Buktinya setiap hari selalu ada saja PTK/Guru kita yang datang ke LPMP untuk mendapatkan pelayanan informasi tentang NUPTK-nya, bermacam-macam, misalnya :

Ada yang memang belum masuk sama sekali
Ada yang sudah masuk datanya tetapi tidak lengkap sehingga tidak memperoleh Nomor NUPTK yang digenerate di Sub Bagian Data dan Informasi Setditjen PMPTK di Jakarta.
Ada yang sudah masuk datanya tetapi belum juga memperoleh Nomor NUPTK
Ada yang datanya double counting.
Ada yang datanya yang lost link, artinya tidak terkoneksi dengan sekolah dimana yang bersangkutan bertugas sehingga apabila di print out data sekolahnya, nama PTK/Guru yang bersangkutan tidak ada namun bila dicari dengan menggunakan fasilitas check data berdasarkan nama dan tanggal lahir barulah ketemu.
dan sebagainya.

Sebagaimana kasus yang pernah terjadi, contohnya ketika ada seorang guru bernama pak Chem Austar Guru SMAN 2 Batang Hari kecamatan Muara Tembesi yang kebetulan datang ke LPMP Provinsi Jambi ingin memperbaiki data NUPTK dengan membawa surat pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari, beliau datang dan bertanya tentang penyebab belum tercantum namanya pada hasil print out data guru di SMAN 2 Batang Hari, lalu saya jelaskan bahwa seingat saya data yang namanya tersebut sudah pernah ada dan pada waktu itu saya sendiri pernah melakukan searching data tetapi double counting dan tidak dicantumkan dimana beliau mengajar barangkali tidak ter-cheklist-nya item sekolah induk.

Kemudian saya sampaikan kepada teman saya, coba lakukan check ulang melalui fasilitas search ternyata memang ketemu dan betul bahwa datanya tidak terchecklist item sekolah induk, maka cukup dengan klik tanda checklist tersebut maka datanya sudah masuk ke sekolah dimana beliau mengajar, akhirnya data tersebut sudah diperbaiki dan tinggal pengusulan ulang saja ke Sub Bagian Data Setditjen PMPTK di Jakarta.

Cerita yang telah saya gambarkan tersebut, merupakan satu diantara persoalan yang terjadi tentang bagaimana upaya LPMP Provinsi Jambi khususnya Seksi Program dan Sistem Informasi (PSI) memperbaiki data SIM NUPTK, sebetulnya masih banyak contoh lainya yang secara bertahap akan saya gambarkan dengan tujuan untuk memberi motivasi kepada para Guru untuk tetap selalu memperbaiki datanya.

Perlu saya gambarkan apa yang terjadi dan bagaimana proses validasi yang dilakukan di Seksi Program dan Sistem Informasi LPMP Provinsi Jambi, memang hari demi hari Seksi PSI tetap terus melakukan Validasi data, sepanjang adanya informasi koreksi perbaikan data dari PTK melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Proses koreksi yang dilakukan oleh PTK melalui data print out NUPTK yang dikirimkan ke sekolah-sekolah dan telah diperbaiki sendiri oleh PTK yang bersangkutan, yang selanjutnya dikirimkan kembali ke LPMP Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan bagi guru yang belum ter-entri tetap dikirimkan melalui Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan verifikasi kebenaran data tersebut.

Gambar diatas menunjukan bagaimana proses validasi yang dilakukan di LPMP, hal ini bertujuan untuk memeriksa data yang masuk tersebut secara benar dan teliti, tentu secara berangsur-angsur dan tidak bisa sekaligus selesai dalam waktu yang singkat.

Data yang telah divalidasi tersebut kemudian diarsipkan di dalam raw data, sedangkan soft copy data base yang belum memperoleh Nomor NUPTK dikirim ke Sub Bagian Data Setditjen PMPTK untuk mendapatkan Nomor NUPTK, mudah-mudahan menjelang akhir tahun 2008 ini seberapapun data yang telah ada akan disampaikan kembali kepada Sekolah .... dan begitulah seterusnya agar data tersebut semakin baik dan benar.

MEMPERBAIKI DATA PADA SIM NUPTK

2008-09-11T22:46:00.000+07:00

Seksi Program dan Sistem Informasi LPMP Provinsi Jambi telah melakukan pendataan melalui SIM NUPTK (Nomor Unik pendidik dan Tenaga Kependidikan) sampai kondisi per Agustus 2008 telah terdata 60.744 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang terdiri dari :

51.015 (Guru, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah);
6.094 (Kepala Tata Usaha, Tata Usaha Sekolah, Bendahara, Pustakawan, Pesuruh/Penjaga Sekolah, Juru Bengkel, dan PetugasInstalasi);
70 Tenaga Laboran;
407 Pengawas/Penilik; dan
385 Tenaga PNF

Dari angka 60.744 terdapat data Null 2.773 yang berarti status PTK belum diketahui, hal ini disebabkan tidak terisinya status PTK ketika melakukan entri data atau data yang mengalami double counting. Dari jumlah 60.744 tersebut 52.944 (87,16%) telah memperoleh Nomor NUPTK, sedangkan sisanya sebesar 7.800 (12,84%) belum memperoleh Nomor NUPTK.

Belum diperolehnya Nomor NUPTK disebabkan beberapa alasan, diantaranya :

Data utama tidak lengkap (misal data nama ibu kandung, riwayat pendidikan dan tahun masuk/tamat SD, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan sekolah induk).
Data double counting yang disebabkan adanya proses pengentrian data individu satu orang guru yang dilakukan oleh dua orang pengentry dengan tempat/SIM yang terpisah, ketika sudah selesai entry dilakukan proses penyatuan data dengan cara import (bukan entry melalui sistem menyatu) maka nantinya dapat menyebabkan data double counting.

Disamping itu juga dari jumlah data PTK yang ada di provinsi Jambi, dengan jumlah 60.744 tersebut masih ditemui data PTK yang belum ter-entry. Disadari betul bahwa persoalan data PTK memang rumit artinya sekarang ini kita melakukan pendataan bagi guru yang sudah ada (telah menjadi guru) tentu berbeda halnya dengan pendataan yang dimulai dari seorang/individu yang akan menjadi guru didata terlebih dahulu. Kalau cara proses kedua dilakukan dengan mendata terlebih dahulu ketika seorang akan menjadi guru maka sudah tentu data tersebut akan menjadi baik.

Sementara karena pendataan dimulai saat ini dimana guru yang sudah ada dan jumlahnya sedemikian besar tentu untuk mencapai hasil yang optimal maka pendataan harus dilakukan berulang-ulang dengan proses validasi secara terus-menerus.

Mengingat luasnya wilayah geografis terutama di provinsi Jambi dengan keadaan wilayah yang terdiri dari dataran, bukit, sungai, bahkan harus melewati laut adalah merupakan wilayah keberadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sehingga menyebabkan tidak seluruh instrumen yang tersebar dapat cepat pengembaliannya, sehingga data yang tersebarpun masih ada yang belum kembali dengan kata lain masih ada PTK yang belum terdata.

Data individu PTK selalu mengalami perubahan, perubahan tersebut dapat terjadi sewaktu-waktu maupun berkala, dampak dari perubahan tersebut menyebabkan perubahan pula pada data yang ada terutama pada SIM NUPTK. Sementara kalau data pada SIM NUPTK tidak dilakukan perbaikan maka kondisi riil PTK di provinsi Jambi tentunya juga tidak up to date.

Perubahan-perubahan data tersebut bermacam-macam, misalnya :

Status aktif atau tidak aktif
Status guru (GTT, GTY, atau PNS)
Pangkat dan golongan (bagi PNS)
Mata Pelajaran yang diajarkan & jumlah jam mengajar
Pendidikan
Susunan keluarga (isteri/suami/anak)
Tugas tambahan
Alamat PTK
Tempat tugas/mengajar,
Dan sebagainya.

Mengingat pentingnya data maka perlu mendapat perhatian serius bagi PTK, sebab memungkinkan terjadi bila seorang PTK telah lulus pendidikan S1 sementara yang bersangkutan tidak menyampaikan laporan perubahan, berarti data yang bersangkutan masih dalam kondisi data lama (belum S1). Dan ketika dilakukan pencarian data guru yang telah berpendidikan S1 untuk keperluan sertifikasi, maka yang bersangkutan tidak termasuk dalam data untuk Sertifikasi.

Bagaimana dengan kepentingan data untuk program lainnya, seperti program peningkatan kualifikasi, program subsidi kemaslahatan, program peningkatan kompetensi guru, dan sebagainya.

Untuk itu perlu kiranya masing-masing Guru (PTK) tetap bersedia untuk memperbaiki datanya secara terus-menerus. Lantas bagaimana cara melakukan perbaikan data dimaksud ?

LPMP Provinsi Jambi dalam hal ini Seksi Program dan Sistem Informasi telah memfasilitasi kegiatan pendataan melalui SIM NUPTK dan setiap tahun minimal dua kali bahkan tahun 2008 ini telah melakukan tiga kali print out data individu guru, nah print out tersebut disebarkan keseluruh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang selanjutnya disebarkan ke sekolah sehingga Guru/PTK dapat melihat datanya masing-masing, ada yang sudah dan belum memiliki NUPTK dengan alasan dan sebab bermacam-macam, misal data double counting atau data tidak lengkap.

Terlepas dari data lengkap atau tidak lengkap, double counting atau tidak, ataupun datanya sudah terentry atau belum... maka bersamaan dengan print out data tersebut dapat dilakukan koreksi/verifikasi oleh Guru/PTK yang bersangkutan dengan mencoret satu atau dua garis kemudian ditulis di atasnya dengan data yang benar dan bagi yang belum tercantum dalam print out tersebut dapat mengisi ulang form NUPTK dan disertakan bersama print out tersebut (data satu sekolah jangan terpisah agar tidak tercecer) lalu dikirimkan kepada Dinas Pendidikan setempat melalui pengantar dari kepala sekolah.

Sebelum dikirim ke Dinas Pendidikan setempat sebaiknya dicopy terlebih dahulu sebagai pertinggal sekolah, karena dalam print out tersebut memuat informasi Nomor NUPTK bagi data yang telah memenuhi syarat. Memang sih ada juga data yang lengkap tetapi belum memperoleh Nomor NUPTK hal ini disebabkan data tersebut baru diperbaiki sementara belum dikirim ke Setditjen PMPTK untuk memperoleh Nomor NUPTK .... Semoga bersabar.

Setelah data terkumpul di Dinas Pendidikan setempat, LPMP Provinsi Jambi akan melakukan pengumpulan data berikut meneliti data-data yang sudah atau belum lengkap untuk dilakukan pengentrian atau verifikasinya dan selanjutnya akan dikirimkan kembali ke Setditjen PMPTK guna proses generate untuk memperoleh Nomor NUPTK-nya.

Semoga dengan upaya yang dilakukan bersama ini akan dapat lebih meningkatkan kualitas dan validitas data SIM NUPTK bagi PTK (Guru) di Provinsi Jambi.

PENTINGNYA NUPTK BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2008-09-11T22:26:00.001+07:00

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional, seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau Diploma empat (D4), menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang, maka Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional memprogramkan diantaranya; Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1/D4, Peningkatan Kompetensi Guru, dan sebagainya.
Tahun 2008 secara nasional Depdiknas menetapkan kuota sertifikasi guru dalam jabatan sebanyak 200.000 guru dan provinsi Jambi sebanyak 3.322 orang, dasar penetapan kuota per-provinsi adalah jumlah guru di provinsi masing-masing berdasarkan SIMPTK tahun 2007 sehingga cara seperti ini sudah tentu proporsional karena secara otomatis provinsi yang jumlah gurunya banyak maka kuotanya juga banyak begitu sebaliknya.

Dalam menentukan calon peserta sertifikasi guru tersebut diatur berdasarkan petunjuk teknis sertifikasi guru oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) yaitu melalui data yang ada pada SIM NUPTK yang dikelola oleh Ditjen PMPTK, LPMP, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Mengingat beberapa program terkait dengan guru (sertifikasi, kualifikasi, peningkatan kompetensi, tunjangan kemaslahatan, dsb.) maka SIM NUPTK memiliki arti dan makna strategis dalam mendukung program dan kebijakan Pemerintah khususnya di bidang pendidikan, yang jelas bahwa dalam pelaksanaan 9 program unggulan Ditjen PMTPK berkaitan dengan NUPTK, yaitu :

Program Peningkatan Kualifikasi Guru;
Program Sertifikasi Profesi Guru;
Program pengembangan mutu PTK-PNF;
Program Tunjangan Guru (fungsional, profesi, khusus dan maslahat tambahan);
Program penghargaan dan perlindungan PTK;
Program perencanaan kebutuhan, keseimbangan, penempatan dan pengembangan karir PTK;
Program peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan;
Program pembinaan Tenaga Kependidikan;
Program penguatan kinerja PMPTK;

Dasar hukum pelaksanaan pendataan PTK melalui NUPTK, adalah :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan pada alinea 4, dan pada Bab XII Pendidikan, pasal 31, ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pasal 30 sampai pasal 44
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Program Jangka Menengah Kementrian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidk dan Tenaga Kependidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Ditjen PMPTK juga memberikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdiri dari 16 digit numerik dan bersifat unik kepada PTK yang memiliki informasi yang baik dan lengkap, baik dimaksud adalah data rasional misalnya riwayat pendidikan tahun masuk dan tamat sesuai dan benar (logis) dan lengkap dimaksud adalah secara pokok data yang bersifat tetap/tidak berubah terisi lengkap yaitu nama, tanggal lahir, jenis kelamin, sekolah induk, nama ibu kandung, dan riwayat pendidikan (terutama Sekolah Dasar) lengkap dengan tahun masuk dan tamat.

Sistem pemberian nomor ini juga dilengkapi dengan proses pencarian data PTK yang terhitung ganda (double-counting) akibat mengajar di beberapa sekolah atau bekerja di beberapa instansi pendidikan untuk menghasilkan informasi tabulasi jumlah PTK secara riil. Namun dengan hasil report SIM NUPTK dalam bentuk analisis jumlah PTK tidak terjadi perhitungan ganda, hal ini dimisalkan ada seorang guru yang mengajar di dua sekolah (katakanlah SMP 1 dan SMP 2), ketika kedua sekolah tersebut sama-sama menyampaikan laporan secara manual jumlah gurunya maka sudah pasti seorang guru tersebut sama-sama dimasukan dalam laporan masing-masing sekolahnya sehingga jumlahnya akan terduplikasi, nah dengan SIM NUPTK hal ini tidak terjadi karena SIM NUPTK mampu mendeteksi data ganda melalui deteksi sekolah induk, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal kelahiran, nama ibu kandung, dan riwayat pendidikannya.

Sedangkan Guru yang bersangkutan dapat mengisi format NUPTK di kedua sekolah tersebut dengan kiat salah satu sekolah yang menjadi sekolah induk harus di checklist sedangkan sekolah lainnya jangan di checklist jika hal ini dichecklist atau tidak dichecklist kedua sekolah tersebut maka ketika akan dientry ke SIM NUPTK akan terbaca data bahwa data yang bersangkutan sudah pernah ada.... nah tim entry data akan menentukan dimana salah satu sekolah yang menjadi sekolah induknya.

Lantas apa kegunaannya Guru tersebut boleh mengisi dua instrumen di sekolah masing-masing, hal ini bertujuan untuk menghitung beban mengajar guru. Jadi jika guru mengajar di SMP 1 sebanyak 16 jam dan di SMP 2 sebanyak 10 jam maka total Guru tersebut mengajar menjadi 26 jam. Hal ini sama saja jika Guru hanya mau mengisi satu instrumen NUPTK di sekolah induknya saja tapi dengan syarat pada bagian 2 kolom mengajar di sekolah lain harus diisi dengan lengkap.
Dalam hal pencarian data individu melalui SIM NUPTK berguna untuk menentukan calon peserta yang akan mendapatkan program Ditjen PMPTK, sebagai contoh : program sertifikasi bagi Guru. Karena dalam melakukan pencarian data dapat langsung menampilkan data nama Guru, pendidikan, masa kerja, usia, pangkat/golongan (untuk PNS), beban mengajar, tugas tambahan, unit kerja, dan sebagainya secara cepat dan akurat dengan syarat data individu Guru dimaksud terisi dengan lengkap dan benar, sehingga untuk menentukan calon peserta sertifikasi guru dapat dilakukan dengan mudah dan benar. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk melakukan urutan sesuai dengan peringkat yang ditentukan dalam penentuan peserta sertifikasi Guru.

Disamping membantu dalam proses penentuan data calon peserta sertifikasi Guru, NUPTK juga dapat dijadikan sebagai pencarian data bagi pelaksanaan program-program lainnya, misalnya : kualifikasi, peningkatan kompetensi tunjangan kemaslahatan, dan sebagainya. Caranya adalah :

Untuk melaksanakan program peningkatan kualifikasi Guru, sebelumnya dapat ditelusuri terlebih dahulu siapa saja Guru yang pendidikannya belum S1, melalui pencarian data individu guru yang belum S1.
Untuk melaksanakan program peningkatan kompetensi, misal pada tahun 2007 LPMP Provinsi Jambi pernah melaksanakan Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru berpendidikan minimal S1 dan telah memiliki pangkat/golongan IV/a. Dengan SIM NUPTK secara mudah dapat dilakukan pencarian data individu Guru yang bersangkutan, dan dilakukan pengurutan sesuai peringkat terlama di golongan IV/a. karena dengan diklat ini diharapkan Guru mampu menulis karya ilmiah sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat ke golongan IV/b.
Untuk melaksanakan program pemberian tunjangan kemaslahatan bagi guru yang akan pensiun, maka sebelumnya ditentukan terlebih dahulu data individu guru yang memiliki usia 1 tahun akan pensiun, hal ini dapat dilakukan dengan pencarian data melalui SIM NUPTK kemudian data tersebut di edit melalui aplikasi lain, seperti excell untuk menyesuaikan format yang ditentukan.
Untuk melaksanakan program peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan oleh instansi/unit lainnya, LPMP Provinsi Jambi juga telah memberikan layanan data individu guru sesuai dengan kualifikasi, latar belakang pendidikan, dan mengajar bidang studinya. Tinggal bagaimana instansi tersebut memanfaatkan data yang telah diberikan (misal : data Guru matematika, Guru bahasa Inggris, Guru bahasa Indonesia, Guru Penjas, dan BK, dan sebagainya).

Begitu banyak manfaat data SIM NUPTK.... namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar data SIM NUPTK yang dikelola LPMP Provinsi Jambi benar-benar valid dan up to date. Untuk itu LPMP Provinsi Jambi dalam hal ini Seksi Program dan Sistem Informasi (PSI) telah melakukan validasi data (untuk tahun 2008 telah dilaksanakan 2 kali) proses ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Depag Kabupaten/Kota mengingat hasil rekomendasi dukungan pelaksanaan pendataan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Kanwil Depag Provinsi Jambi dengan surat Nomor : Kw.05.4/2/PP.01.1/5140/2008 tanggal, 15 juli 2008.

Pada bulan Juli 2008 validasi data kedua dilakukan oleh Seksi PSI dengan cara mencetak hasil data guru yang telah terentri (print out) selanjutnya dikirimkan ke sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi kebenarannya oleh Guru yang bersangkutan. Bagi guru madrasah karena pada tahun 2008 terjadi proses penetapan status Madrasah Ibtidaiyah maka Madrasah mengisi ulang format NUPTK yang dikoordinir oleh Kantor Depag Kabupaten/Kota.

Hasil pengumpulan data baik oleh Dinas Pendidikan maupun Kantor Depag Kabupaten/Kota akan dikumpulkan oleh petugas LPMP Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2008 untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi ulang yang selanjutnya pada akhir tahun 2008 akan menghasilkan data up to date.

Secara total data yang telah terentry oleh LPMP Provinsi Jambi berjumlah 60.752 PTK (keadaan bulan Juli 2008) dari data tersebut 85% telah memperoleh NUPTK, sisanya 15% dalam proses atau data tidak lengkap. untuk itu perlu perbaikan lebih lanjut. LPMP Provinsi Jambi (Seksi PSI) sebagai pelaksana validasi data mengharapkan pada validasi data kedua nantinya akan semakin baik hasilnya sehingga berguna untuk pelaksanaan program tahun 2009.

Atas dukungan semua pihak demi terlaksananya program SIM NUPTK LPMP Provinsi Jambi, kami mengucapkan terima kasih banyak dan menghimbau kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan kiranya masih tetap bersedia dan tidak bosan-bosan untuk memperbaiki datanya, perlu pula disampaikan bahwa sistem pendataan NUPTK tetap mengacu pada perbaikan berkelanjutan artinya untuk tahun berikutnya dilakukan validasi data minimal 2 kali setahun untuk meng-up date perubahan data PTK misal: pangkat/golongan, perubahan status pegawai, keluarga, diklat kompetensi yang pernah diikuti, lulus atau belum lulus sertifikasi, dan sebagainya.

MENGHITUNG AKAR DAN PANGKAT

2008-09-11T22:17:00.000+07:00

Bagi para pemakai microsoft excell mungkin agak sedikit sulit jika akan melakukan perhitungan bilangan pangkat atau akar, dan yang lebih sulit lagi apabila menggunakan akar pangkat.

Berikut ini saya ingin memberikan cara mudah dan sederhana melakukan perhitungan tersebut.

Dari perhitungan yang dilakukan terlihat mudah bukan ?

Anda dapat melihat bahwa untuk menghitung pangkat ternyata mudah, yaitu cukup dengan menggunakan tanda ^.

Selanjutnya bila melakukan penghitungan bilangan akar pangkat dua cukup dengan menggunakan rumus =SQRT(angka). Sedangkan untuk melakukan penghitungan bilangan akar pangkat (lebih dari dua) tentu cukup sulit bukan, sementara perhitungan-perhitungan ini sering digunakan pada pembelajaran matematika di sekolah. Nah kita tidak perlu pusing, karena tips yang akan diberikan adalah dengan tetap menggunakan tanda ^ yang selanjutnya dikalikan dengan bilangan pecahan.

Untuk menggunakan perhitungan tersebut, Anda dapat melihat pada contoh diatas..... nah silahkan mencoba,..... mudah bukan.

SEMANGAT SEBAGAI ENERGI POTENSIAL PENDUKUNG TUJUAN

2008-09-11T22:13:00.000+07:00

Dalam hidup kita menjalani tugas dan pekerjaan dengan intensitas yang berbeda-beda, intensitas kerja untuk setiap orang tidak sama begitu juga intensitas tugas dan pekerjaan dari waktu ke waktu juga berbeda.

Jika sekarang kita menghadapi tugas dan pekerjaan tidak terlalu banyak barangkali esok akan lebih banyak atau lebih sedikit. Sering kita menghadapi pekerjaan yang menurut perkiraan kita mudah dan ringan ternyata dalam penyelesaiannya cukup menyita waktu yang banyak sementara kita menghadapi pekerjaan yang menurut perkiraan kira sangat sulit dan sangat berat sehingga kita merasa tidak sanggup untuk menyelesaikannya dalam waktu yang cukup.

Kita sering bersikap menunda atau juga kita bersikap masa bodoh karena merasa tidak sanggup untuk menyelesaikannya. ..... namun apa yang terjadi setelah kita laksanakan pekerjaan berat tersebut ternyata dapat terselesaikan juga. Barangkali kita sama pernah merasakan terutama saya sendiri beserta tim di unit kerja saya (Seksi Program dan Sistem Informasi LPMP Provinsi Jambi) ketika kami melakukan entry data baik SIMPTK maupun SIMNUPTK pada awalnya kami semua merasa tidak sanggup untuk mengerjakannya, bayangkan data guru provinsi jambi dengan jumlah lebih kurang enam puluh ribuan orang dientry oleh tim kami yang berjumlah 10 orang ternyata selesai juga (SIMPTK selesai dan SIMNUPTK juga selesai).

Memang pada awalnya terasa berat apalagi belum sampai separuh dari jumlah data yang ada, ditambah pula dengan melihat instrumen yang sudah terkumpul cukup banyak (satu ruangan) terasa keder juga namun saya mencoba memberi semangat kepada tim untuk tetap melakukan entry data dan memang ternyata tim kami sudah tertanam semangat yang tinggi. Pernah saya menyampaikan ungkapan kepada teman-teman apabila pekerjaan ini dikerjakan secara terus-menerus akhirnya akan selesai dan apabila kita telah mencapai lebih dari 60%, maka untuk penyelesaian selanjutnya kita tidak merasakan berat lagi kitapun dapat melihat kebelakang bahwa perjalanan kita sudah cukup jauh tinggal menyelesaikan sedikit lagi dan secara tak langsung telah tertanam pula rasa kepuasan terhadap hasil pekerjaan yang telah kita lakukan sementara ini.

Apabila sudah selesai pekerjaan yang kita lakukan, maka untuk mencapai hasil yang lebih baik kita dapat melakukan editing hasil pekerjaan, nah sampai tahap ini tentu kita bekerja terasa lebih baik, sama halnya apabila kita berkeinginan untuk menulis cerita tetapi apabila kita tidak pernah melakukannya kapan tulisan itu akan jadi….. sampai kapanpun tidak pernah jadi. Sementara apabila kita lakukan penulisan tersebut sampai selesai apapun hasilnya benar atau salah kita sudah dapat melihat tulisan kita dan kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk lebih menyempurnakan tulisan tersebut.Dari uraian tersebut, teringat saya dengan istilah second win, dimana hal ini sering muncul pada atlit ketika sedang berolah raga misalnya untuk lari jarak jauh terkadang kita merasakan godaan untuk berhenti padahal baru separuh perjalanan, tetapi apabila kita mampu untuk mengatasi godaan tersebut dan menimbulkan dorongan pada diri kita untuk menyelesaikan jarak tempuh maka untuk penyelesaian berikutnya akan terasa lebih ringan.

Tetapi apabila kita berhenti sejenak dan merasakan beratnya beban dan jauhnya perjalanan lagi yang akan kita tempuh, maka timbullah rasa berat untuk melanjutkannya (ada kecenderungan untuk berhenti dan berhenti lagi). Hal ini memang pernah saya rasakan sebelumnya (baik berolah raga maupun menulis).Semangat merupakan pendorong untuk memotivasi diri, kalau dapat saya katakan bahwa semangat merupakan Energi Positif dan anugrah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada diri setiap manusia, bayangkan saja apa jadinya bila kita tidak punya semangat, sulit dibayangkan bukan. Nah maka peliharalah semangat dan bangkitkanlah semangat terutama pada diri kita maupun tim (kelompok) agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Serta mendapat Ridho dari Sang Pencipta kita.